Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus Hanura dan PPP Loncat ke NasDem, Apa Alasannya?

image-gnews
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Effendy Choirie beserta rombongan mendaftarkan nama bakal calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 16 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Effendy Choirie beserta rombongan mendaftarkan nama bakal calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 16 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus yang duduk di parlemen memilih keluar dari partainya untuk maju menjadi calon legislator melalui partai lain. Bekas politikus Partai Hanura, Dadang Rusdiana, terang-terangan mengatakan berpindah ke Partai NasDem dalam pencalonan legislator pada Pemilu 2019.

“Saya punya kedekatan dengan NasDem. Secara pribadi saya pernah menjadi bagian dari ormas NasDem,” kata Dadang kepada Tempo, Senin, 16 Juli 2018.

Baca: NasDem Daftarkan 575 Caleg, 15 Orang Pindahan dari Partai Lain

Dadang mengatakan konflik yang terjadi di internal partai menyebabkan dia keluar dari Hanura. Konflik tersebut membuat sejumlah kader partai tak bisa mencalonkan diri sebagai anggota Dewan karena tak diakui dalam surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, dia memutuskan membuat surat pengunduran diri dari anggota Hanura.

Pengajuan bakal calon legislator dibuka sejak 4 Juli lalu oleh Komisi Pemilihan Umum. Hari ini menjadi hari terakhir bagi partai politik untuk mendaftarkan bakal calon legislatornya hingga pukul 12.00 malam nanti. Kemarin, baru Partai NasDem yang datang untuk mendaftarkan para calonnya.

Baca: Pendaftaran Pileg 2019, Caleg NasDem Bali Pakai Topeng Jokowi

Menurut Dadang, alasan lain dirinya memilih bergabung dengan NasDem adalah ada dukungan yang diberikan partai dalam pencalonan dan kampanye. Ia menyebut NasDem tak memungut biaya politik sepeser pun untuk bakal calon legislator.

Dia mengatakan bakal calon anggota legislatif dari NasDem tidak perlu memikirkan bagaimana memelihara jaringan organisasi. “Itu urusan partai, termasuk membiayai DPC dan DPD, tidak usah dipikirkan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani membeberkan kadernya juga ada yang berpindah ke NasDem. Dia adalah anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Okky Asokawati. Ia mengatakan tak ada paksaan bagi Okky untuk tetap berada di partai berlambang Ka’bah itu. “Yang penting kepindahan itu dilakukan dengan elegan dan beretika, seperti memberi tahu baik-baik dan mengundurkan diri dari DPR dulu,” ujarnya.

Baca: NasDem Daftar Caleg ke KPU, Ada Nama Manohara dan Kristina

Menurut Arsul, tak ada konflik yang menyangkut Okky dalam internal partainya. Ia menilai Okky mampu membina hubungan baik dengan kubu Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy dan Djan Faridz. Hanya, kata dia, PPP tidak bisa memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada kader atau pengurus untuk kembali mencalonkan sebagai anggota Dewan. “Yang tidak bisa PPP berikan adalah bantuan dalam jumlah miliaran,” katanya.

Arsul mengatakan perpindahan juga tidak hanya dialami oleh kader PPP ke partai lain. Sejumlah kader dari partai lain pun, kata dia, berpindah ke PPP. Bahkan ia membocorkan ada bekas perwira tinggi dari Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang akan bergabung. Termasuk sejumlah eksekutif di BUMN dan aktivis dalam organisasi masyarakat.

Baca: KPU Kebut Verifikasi Berkas Caleg Setelah Pendaftaran Ditutup

Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengimbau semua partai politik segera mendaftar ke KPU. Sebab, pendaftaran hanya dibuka sampai hari ini dan tidak akan diperpanjang. KPU, kata dia, segera memverifikasi berkas pendaftaran ketika dokumen sudah masuk. “Konsekuensinya, apabila tidak mendaftar, ya tidak akan ikut dalam pencalegan,” tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

1 hari lalu

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Syukri (kanan), memberikan keterangan pers seusai mendatangi kediaman calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Foto : Tim Pramono Anung
Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

Tujuh politikus dari KIM Plus menyatakan mendukung Pramono Anung-Rano di Pilkada Jakarta.


Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendatangi Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto memanggil ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015-2015, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan.


Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

1 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

1 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

2 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

2 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. twitter.com
Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

Bestari menyatakan hingga saat ini dirinya belum mengumumkan secara terbuka arah dukungan di pilkada Jakarta, untuk Ridwan Kamil atau Pramono.


Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

5 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

DPR 2024-2029 diminta mematuhi RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.


Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

8 hari lalu

Viktor Bungtilu Laiskodat. ANTARA
Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

Nasdem menyatakan pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.


Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

9 hari lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.


Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

10 hari lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.