PDIP dan Golkar Usulkan Tenggat Finalisasi Koalisi ke Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada kemungkinan partai koalisi pengusung Joko Widodo di pemilihan presiden 2019 segera difinalkan. Hasto mengatakan gagasan itu sudah dia bahas dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Dalam pertemuan dengan Pak Airlangga, kami akan mengusulkan kepada Pak Presiden agar ada batas waktu kapan kira-kira kerja sama itu akan fix dinyatakan final," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Juli 2018.

Baca: Hasto Ungkap Suasana Pertemuan Jokowi dan Megawati di Batu Tulis

Hasto mengaku intensif bertemu dengan Airlangga dalam beberapa waktu belakangan. Kata dia, pertemuan terakhirnya dengan Airlangga terjadi pada Kamis malam, 12 Juli 2018. Hasto mengatakan pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pemantapan koalisi pengusung Jokowi.

Hasto melanjutkan, para sekretaris jenderal partai-partai yang telah menyatakan bakal mengusung Jokowi pun akan menggelar pertemuan pada pekan depan. Dia berujar, rencananya pertemuan itu membahas sejumlah kesepakatan mendasar yang akan dibawa kepada ketua umum masing-masing partai.

Kendati begitu, Hasto mengatakan, pertemuan para sekjen tersebut belum akan membahas calon wakil presiden Jokowi. Menurut dia, nama cawapres ada di kantong Jokowi. "Tentu saja beliau menunggu momentum yang tepat untuk bertemu dengan para ketua umum," ujarnya.

Hasto juga belum memastikan apakah akan mengundang Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat dalam pertemuan yang rencananya digelar pada 15 Juli itu. Kedua partai tersebut memang belum menentukan arah dukungan politik di pilpres 2019. Hasto mengatakan para sekjen akan berkoordinasi dengan Jokowi terlebih dulu.

Ihwal kapan pastinya koalisi difinalkan, Hasto juga belum memastikan. Yang jelas, kata dia, finalisasi koalisi itu dinilai akan memudahkan koalisi membuat perencanaan lain.

"Harus ada deadline juga, kemudian kami bisa melangkah lebih jauh untuk merencanakan bagaimana tata pemerintahan ke depan. Bagaimana kebijakan politik, kebijakan politik ekonomi, kebijakan kebudayaan, kebijakan luar negeri. Itu bisa dirancang bersama-sama," kata Hasto.

Baca: PDIP Lebih Suka Hanya 2 Poros Saja di Pilpres 2019

Usulan untuk memfinalkan koalisi pengusung Jokowi ini sebelumnya juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. Menurut Arsul, langkah itu perlu diambil agar partai koalisi dapat melakukan pembahasan selanjutnya ihwal kriteria dan sosok cawapres yang akan mendampingi Jokowi.

Selain itu, kata dia, koalisi perlu mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan pemerintahan Jokowi saat ini. "Apa yang ke depan harus jadi fokus, bicara juga soal power sharing-nya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.