Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKB Berkemungkinan Evaluasi Dukungan ke Jokowi, Golkar Konsisten

image-gnews
Gaya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama beberapa kader saat menyampaikan keterangan pers setelah memantau hasil hitung cepat (<i>quick count</i>) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Gaya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama beberapa kader saat menyampaikan keterangan pers setelah memantau hasil hitung cepat (quick count) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya akan konsisten berada di koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ace mengatakan keputusan itu sudah ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2016 dan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) 2017.

"Partai Golkar insya Allah akan tetap istiqomah dan konsisten berada dalam barisan koalisi partai pendukung Pemerintahan Jokowi," kata Ace kepada Tempo, Kamis, 12 Juli 2018.

Baca: Soal Cawapres, Muhaimin: PKB dan Golkar Bisa Tinggalkan Jokowi

Ace sekaligus menyanggah pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, Muhaimin mengatakan, ada kemungkinan PKB dan Golkar mengevaluasi dukungan kepada Jokowi di pemilihan presiden 2019.

Muhaimin menuturkan, dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pekan lalu, kedua partai sepakat membangun koalisi yang lebih produktif di pemerintahan Jokowi. "Kedua, sama-sama berkeinginan mendukung. Saya dukung Airlangga, dia dukung saya," kata dia.

Nama Muhaimin dan Airlangga sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat calon wakil presiden Jokowi untuk pilpres 2019. Muhaimin mengajukan dirinya sebagai kandidat cawapres, adapun Airlangga disorongkan oleh kader Golkar. Kontestasi keduanya pun kerap diperkirakan menjadi faktor yang bisa membuat koalisi Jokowi pecah.

Baca: Demokrat Pertimbangkan Ajakan Golkar untuk Gabung Koalisi Jokowi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ditanya apa rencana selanjutnya jika tak ada yang dipinang Jokowi antara dirinya dan Airlangga, Muhaimin pun menjawab akan bertemu dan mengevaluasi hal itu. "Nanti kumpul lagi, bagaimana evaluasinya," kata Muhaimin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Muhaimin pun tak menampik saat ditanya kemungkinan membentuk poros baru di luar koalisi pendukung Jokowi. Menurut dia, semuanya mungkin saja dalam politik.

Menurut Ace, persoalan cawapres tak dibahas dalam pertemuan Golkar dan PKB pekan lalu. Dia berujar pertemuan itu hanya menyepakati dukungan kepada Jokowi. "Lebih dari itu kami tidak membahasnya," ujar Ace.

Ace menambahkan, dia memaklumi setiap partai memiliki aspirasi masing-masing. Ace berpendapat Jokowi akan melibatkan semua partai pendukungnya untuk membicarakan setiap aspirasi yang ada.

Baca: Ditawari ke Golkar, TGB: Itu Spontan dari Abang ke Adik

"Saya kira Pak Jokowi akan mengajak partai untuk membahas dan membicarakannya dengan penuh kekeluargaan dan kebersamaan tanpa harus ada yang merasa ditinggalkan," kata Ace.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

4 menit lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

48 menit lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

9 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

11 jam lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Mad Romli Optimistis Bisa Menang di Pilkada Tangerang karena Airin Effect

17 jam lalu

Wakil Bupati Tangerang Mad Romli. ANTARA/Azmi
Mad Romli Optimistis Bisa Menang di Pilkada Tangerang karena Airin Effect

Ketua DPD Golkar Tangerang Mad Romli meyakini bisa menang di Pemilihan Bupati Tangerang 2024 meski tidak didukung partainya


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

17 jam lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.


KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu 4 September 2024. ANTARA/HO-PSI
KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.


DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

20 jam lalu

Politisi PKB yang juga Anggota DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

PKB menyatakan susunan kepengurusan periode 2024-2049 yang beredar di publik belum final.


Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

21 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?