Iklan
TEMPO Interaktif, Bandung:Puluhan mahasiswa Bandung, Rabu (23/4), unjuk rasa memprotes lambannya proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana kavling Rp 25 miliar dan dana misterius 15 miliar yang melibatkan DPRD dan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekitar 50 demonstran dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menggelar aksi di halaman DPRD Jawa Barat dan Gedung Sate itu menuntut para koruptor di daerah itu diadili. Menurut Ketua KAMMI Bandung, Eka Suwarna, menilai korupsi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif hanya membuat rakyat Jawa Barat sengsara. "Koruptor menari dan berpesta pora di atas bangkai rakyat." Yang memprihatinkan, kata dia, aparat penegak hukum diam saja. "Masyarakat menunggu penyelesaian kasus-kasus amoral tersebut," ujarnya. Tapi, satu per satu kasus itu menguap, tidak pernah ada penyelesaian hukum yang tegas dan transparan. KAMMI menuntut uang yang telah dikorupsi itu harus dikembalikan kepada rakyat miskin, dan dialokasikan untuk sektor pendidikan yang dipandang sebelah mata oleh elite politik. Para mahasiswa yang mengenakan ikat kepala bertuliskan KAMMI itu menggelar puluhan poster di depan gedung dewan dan Gedung Sate, di antaranya bertuliskan, "Hukum Mati Koruptor Jabar", "Gedung DPRD = Sarang Korupsi", "Bersihkan Gedung Rakyat dari Koruptor" dan "Kembalikan Uang Rakyat Wahai Koruptor". Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Kurdi Moekri, sebelumnya mengungkapkan dana kavling dari APBD provinsi ini seluruhnya Rp 33,4 miliar. Dana itu digunakan untuk pembelian kavling bagi 100 anggota dewan yang masing-masing seharga Rp 250 juta, serta kavling untuk 20 pejabat provinsi yang masing-masing Rp 150 juta. Selain itu, pajak pendapatan sebesar Rp 2,3 miliar dan biaya administrasi pembelian kavling yang jumlahnya Rp 1,5 miliar juga masih dibebankan ke kas pemerintah provinsi. Menanggapi unjuk rasa tersebut, juru bicara Kejaksaan Tingga Jawa Barat, Suryadi, menilai sah-sah saja. Dia mengakui proses penyelidikan kasus dana kavling Rp 25 miliar dan 15 miliar memang lamban. Dana kavling Rp 25 miliar saja sudah berjalan satu tahun, kata dia, tanpa hasil yang jelas. "Tapi pasti ada finalnya." (Bobby Gunawan/Rinny Srihartini)
Iklan
