Majelis Tinggi Partai Demokrat Rapat Soal Capres di Rumah SBY

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kiri), menelepon calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sementara ini dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) internal partai dan sejumlah lembaga survei. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kiri), menelepon calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sementara ini dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) internal partai dan sejumlah lembaga survei. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis tinggi Partai Demokrat mengadakan sidang atau rapat pertama kali untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden atau capres/cawapres di rumah Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Senin siang, 9 Juli 2018.

    Dalam undangan yang disiarkan, sidang ini juga akan menentukan arah koalisi, termasuk pembahasan khusus ajakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk berkoalisi di Pilpres 2019, dan opsi-opsi lainnya.

    Baca juga: Partai Demokrat Justru Senang TGB Dukung Jokowi

    Pagar rumah SBY tertutup rapat, awak media menunggu di depan pagar. Petugas rumah hanya membukakan pintu untuk para tamu. Misalnya petinggi Demokrat yang satu per satu datang. Seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Amir Syamsuddin.

    Syarief mengatakan ada tiga agenda dalam rapat hari ini. "Pertama bahas DPR RI, kedua gubernur dan wagub, ketiga capres/wapres. Tiga itu jadi tugas utama dari majelis tinggi," kata dia kepada wartawan.

    Baca juga: Soal Koalisi Pilpres 2019, Demokrat: Kami Masih Hati-hati

    Namun Syarief mengatakan hari ini Partai Demokrat belum mengumumkan sosok capres yang didukung. "Belum, masih jauh. Tanggal 10 Agustus," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.