Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Anies Baswedan Capres, Pengamat: Prabowo Kuncinya

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Gubernur DKI Anies Baswedan memimpin apel pelaksanaan penertiban air tanah dan sumur resapan di Jakarta Indusrial Estate Pulogadung atau JIEP, Jakarta Timur, 9 Juli 2018. Pemeriksaan akan dilakukan pada 9-20 Juli 2018 terhadap 40 pabrik di Pulogadung dan 40 pabrik di Daan Mogot oleh Tim Pengawasan Terpadu Sumur Resapan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Air Tanah. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Gubernur DKI Anies Baswedan memimpin apel pelaksanaan penertiban air tanah dan sumur resapan di Jakarta Indusrial Estate Pulogadung atau JIEP, Jakarta Timur, 9 Juli 2018. Pemeriksaan akan dilakukan pada 9-20 Juli 2018 terhadap 40 pabrik di Pulogadung dan 40 pabrik di Daan Mogot oleh Tim Pengawasan Terpadu Sumur Resapan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Air Tanah. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digadang-gadang menjadi calon presiden oleh Partai Keadilan Sejahtera. Namun menurut  Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, peluang Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di Pemilihan Presiden 2019 sangat kecil.

Qodari mengatakan, kecilnya peluang ini karena pencalonan Anies untuk menjadi capres harus mendapat dukungan partai politik, terutama dukungan Ketua Umum partai Gerindra, Prabowo Subianto. "Saya kira pak Prabowo ya kuncinya," kata Qodari kepada Tempo, 9 Juli 2018.

Baca juga: JK Ogah Melawan Jokowi di Pilpres 2019

Qodari mengingatkan bahwa Anies Baswedan bukanlah ketua maupun anggota sebuah partai politik. Sementara, untuk maju menjadi calon presiden wajib mendapat dukungan dari partai politik. "Berbeda dengan Pilkada, untuk Pilpres tidak ada calon perseorangan, mau tidak mau harus dapat dukungan partai politik," katanya.

Adapun partai sampai saat ini masih harus mengikuti syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold. Dalam Undang-undang, disebut partai pengusung harus mendapatkan minimal 20 persen suara dukungan DPR pada Pemilu 2014. Aturan itu kini tengah digugat oleh beberapa elemen sipil.

Gerindra, lanjut Qodari, telah mendapatkan suara 13 persen. "Gerindra hanya tinggal berkoalisi dengan salah satu partai menengah saja. Entah itu PKS, PAN, atau PKB," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Qodari berujar, koalisi dengan salah satu partai tersebut sudah cukup untuk persyaratan 20 persen. Namun Qodari mengatakan bahwa masalahnya adalah dia melihat hingga hari ini Prabowo beserta seluruh pengurus partai Gerindra hanya mau Prabowo yang menjadi presiden, bukan Anies Baswedan. "Saya kira kesulitannya disitu," katanya.

Baca juga: Ada Anak Buah Adik Ipar JK di Balik Deklarasi Anies Capres 2019

Dia juga memperkirakan hampir mustahil bagi Prabowo untuk mau menjadi cawapres. Menurutnya, selain lebih senior, Prabowo juga lebih mendapatkan banyak dukungan untuk maju sebagai capres. "Kalau pak Prabowo mau jadi cawapres, langsung jadi wakilnya Jokowi saja. Hampir pasti langsung jadi itu daripada jadi wakilnya Anies Baswedan," katanya sembari tertawa.

Wacana Anies Baswedan menjadi calon presiden memang banyak berhembus belakangan ini. Jumat, 6 Juli 2018 lalu, sekelompok relawan yang menyebut dirinya "Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES)" mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat. Aliansi yang diketuai oleh La Ode Basir ini secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan untuk maju sebagai Presiden di Pilpres 2019.

RYAN DWIKY ANGGRIAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

1 jam lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.


Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

10 jam lalu

Tarik ulur pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat terjadi. Di beberapa SPBU, sudah ada yang mewajibkan menggunakan QR code untuk mengisi BBM.
Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.


Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

10 jam lalu

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

10 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.


Gerindra Sebut Mesin Partai Kerja untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

10 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat ditemui di kompleks gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Gerindra Sebut Mesin Partai Kerja untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

Ketua Gerindra Provinsi Jawa Tengah, Sudaryono, menyatakan bahwa sikap partainya jelas mendukung Calon Gubernur Ahmad Luthfi dari awal hingga sekarang.


Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

11 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.


Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

11 jam lalu

Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Foto : menklhk.go.id
Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

Prabowo memecah KLHK dan memisahkan kembali kehutanan sebagai kementerian tersendiri. Ditjen KSDAE pun ikut kembali bersama induknya yang lama itu.


Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

12 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ia mengincar peluang investasi swasta untuk mempercepat proses pembangunan di IKN, dalam waktu 3-4 tahun ke depan


Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

12 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, 2 November 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

Prabowo mengimbau para menteri di kabinetnya agar tidak sering mengadakan seminar atau melakukan perjalanan ke luar negeri.


Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

12 jam lalu

Presiden Prabowo teken Peraturan Pemerintah tentang penghapusan piutang macet usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, dan UMKM lain di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian dan nelayan.