INFO NASIONAL - Memasuki tahun kedua, pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih belum sempurna dengan adanya petunjuk teknis PPDB yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendikbud 14/2018. Ada juga ketidaksiapan pemda dalam memetakan usia sekolah dengan jumlah rombongan belajar (rombel) pada sekolah-sekolah negeri di daerahnya.
"Saat ini masih terjadi pelanggaran di berbagai tempat lantaran pemda masih bingung menerapkan regulasi tentang PPDB yang baru. Kami meminta pemda untuk memetakan usia sekolah dengan jumlah rombel sekolah negeri di daerahnya sehingga pelaksanaan PPDB bisa berjalan lancar," ujar Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang, dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Sidang Kemendikbud pada Kamis, 7 Juli 2018 di Jakarta.
Menurutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 14 Tahun 2018 tentang PPDB bertujuan untuk pemerataan pendidikan sekaligus peningkatan mutu agar menghapus favoritism yang menimbulkan kesenjangan selama ini.
Selain itu, jarak rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi menjadi persyaratan seleksi PPDB untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sedangkan SMK dibebaskan dari aturan zonasi dan dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus terkait bidang/program/kompetensi keahlian. Dan dinas pendidikan wajib memastikan semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemda dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai zonasi yang ditetapkan dari Permendikbud.
"Zonasi bukan dilihat dari nilai agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan karena sekolah favorit. Ini memang jalan panjang karena hal ini sudah muncul sejak era 70-an," ungkap Chatarina.
Terkait dengan daerah perbatasan, dia menambahkan, memang butuh kooordinasi antar pemda agar bisa diselesaikan. Semisal seorang anak warga Depok namun rumahnyanya berdekatan dengan sekolah yang masuk wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Kalau mengikuti wilayah dia harus sekolah di Depok yang sangat jauh dari rumahnya. Sehingga harus ada koordinasi antarpemda sehingga anak tersebut bisa bersekolah di lokasi terdekat dengan rumahnya, meski pun berada di Tangsel sekali pun.
"Kalau antarkabupaten saja susah gimana antar provinsi? Harus ada koordinasi antardinas, namun ego sektoral memang masih menjadi tantangan kami," katanya.
Selain itu, di beberapa tempat masih terjadi pelanggaran pungutan liar dan jual beli kursi. Namun pihaknya masih mengumpulkan data, itu pun kebanyakan didapat dari masyarakat dan media massa. Saat ini, mereka fokus pada pelanggaran yang terjadi di Jakarta dan kota sekitarnya karena terdekat dengan Pemerintah Pusat dan menjadi etalase kebijakan untuk ke depannya.
"Kemendikbud terus berupaya meningkatkan ketaatan pada aturan zonasi sesuai Permendikbud (berbasis pada kedekatan jarak antara sekolah dengan rumah). Kami akan melakukan intervensi ke pemda dalam hal peningkatan kepatuhan pada regulasi. Kami masih mengumpulkan data untuk dievaluasi. Diharapkan Desember sudah selesai," imbuhnya.(*)
