TB Hasanuddin Jelaskan Prosedur Pengadaan Satelit Bakamla ke KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut dua TB Hasanuddin (kiri)-Anton Charliyan (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA

    Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut dua TB Hasanuddin (kiri)-Anton Charliyan (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanuddin mengatakan dirinya dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

    "Saya selaku pimpinan Komisi I DPR menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya sesuai prosedur, tahapan-tahapan dan lain sebagainya," kata TB Hasanuddin di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

    Baca: KPK Periksa TB Hasanuddin Terkait Kasus Suap Bakamla

    KPK memeriksa TB Hasanudin sebagai saksi dalam perkara korupsi pembelian satelit dan drone di Badan Keamanan Laut atau suap satelit Bakamla hari ini. TB Hasanuddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fayakhun Andriadi, rekan kerjanya di Komisi Pertahanan DPR.

    TB Hasanuddin diperiksa KPK selama dua jam sebagai saksi untuk Fayakhun. Dia tiba di KPK pada pukul 09.15 WIB dan keluar pada pukul 12.30.

    TB Hasanuddin menjelaskan dalam pengadaan di APBN-P, Komisi I tak mengetahui adanya naik turun anggaran untuk pengadaan satelit itu. Menurut dia, komisi I hanya berwenang sebelum hal itu diserahkan ke Badan Anggaran.

    "Setelah di Banggar bukan kewenangan Komisi I, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukan mengapa anggaran itu bisa naik bisa turun di Banggar," katanya.

    Dia menjelaskan ada dua kali rapat untuk pengadaan satelit dalam APBN-P. Dari rapat itu, kata dia, diperoleh kesimpulan yang selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran. "Kemudian Banggar barangkali mengambil keputusan," ucapnya.

    Baca: KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Suap Bakamla Fayakhun Andriadi

    Kasus suap Bakamla bermula saat KPK dan TNI menggelar operasi tangkap tangan pada Desember 2016. Dalam operasi itu, KPK menangkap empat orang dari kalangan sipil, sedangkan TNI menangkap dua anggotanya.
     
    Selama persidangan kasus ini, sejumlah saksi dan barang bukti menunjukkan duit suap proyek juga mengalir ke sejumlah anggota DPR termasuk Fayakhun. KPK menyangka Fayakhun terlibat dalam memuluskan proyek Bakamla tahun anggaran 2016 di Komisi Pertahanan DPR.
     
    SYAFIUL HADI | TAUFIQ SIDDIQ

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe