Kumpulkan Bupati, Jokowi Ingin Program Pusat dan Daerah Sinergi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai fasilitas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dihadapan kepala daerah. Sebanyak 12 gubernur, 14 walikota, dan enam bupati diundang ke Istana Negara oleh pemerintah pusat, 18 Juli 2016. TEMPO/Aditya Budiman

    Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai fasilitas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dihadapan kepala daerah. Sebanyak 12 gubernur, 14 walikota, dan enam bupati diundang ke Istana Negara oleh pemerintah pusat, 18 Juli 2016. TEMPO/Aditya Budiman

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sepanjang satu hari ini mengumpulkan para bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan pertemuan ini dalam rangka koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    "Kami ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus, dan setiap kebijakan yang ada di pemerintah pusat bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama," kata Jokowi di Bogor pada Kamis, 5 Juli 2018.

    Baca: Jokowi Kumpulkan 23 Bupati di Bogor, di Antaranya untuk Bahas OSS

    Pertemuan antara Jokowi dan para bupati dibagi ke dalam beberapa sesi. Untuk sesi pertama Jokowi bertemu dengan 30 bupati yang diantaranya adalah Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, dan Bupati Bogor Nurhayanti. Jokowi hanya didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Baca: Nama Jokowi dan Prabowo Disebut di Kampanye Calon Bupati Lumajang

    Dalam pertemuan ini, Jokowi mengungkapkan permasalahan ekonomi yang sedang dialami Indonesia. Menurut dia, situasi ekonomi di dunia saat ini memang sulit dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. "Saya kira bapak ibu semuanya juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia itu betul-betul sulit dikalkulasi dan sulit dihitung," kata dia.

    Jokowi menuturkan meski kondisi ekonomi dunia tengah sulit, Indonesia patut bersyukur karena ekonominya masih bisa tumbuh di atas lima persen. Sementara itu, menurut dia, banyak negara yang pertumbuhan ekonominya justru anjlok. "Misal kayak Cina. Tiongkok itu turun dari 10 atau 11 persen anjlok ke posisi 6,5 persen. Ini sebuah pukulan yang sangat berat," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.