Ketua DPR Lantik Pengganti Artis Lucky Hakim

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lucky Hakim, anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Amanat Nasional, di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto

    Lucky Hakim, anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Amanat Nasional, di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo melantik anggota dewan pergantian antar-waktu (PAW) Intan Fitriana Fauzi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Intan menggantikan Lucky Hakim, yang pindah dari PAN ke Partai NasDem, di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Intan mengikuti ucapan Bambang membacakan sumpah jabatan anggota DPR. "Bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya," kata Intan, Selasa, 3 Juli 2018.

    Baca: Begini Alasan Artis Lucky Hakim Pindah dari PAN ke NasDem.

    Intan mengatakan akan bekerja dengan sungguh-sungguh. "Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI," ujar dia. Usai dilantik, Intan kemudian duduk di kursi dan mengikuti rapat soal pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Lucky mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan PAN sehingga ia memutuskan pindah ke NasDem. "Saya yakin mereka (PAN) juga tidak nyaman dengan keberadaan saya," ujarnya. "Karena tidak sepakat dengan berbagai kebijakan partai."

    Simak juga: Lucky Hakim Jadi Jurkam Ridwan Kamil.

    Lucky Hakim menepis berbagai spekulasi kepindahannya dari PAN ke Partai NasDem. Berkembang isu bahwa Lucky tak mendapatkan rekomendasi untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Bekasi tahun ini. "Ada isu pembajakan kader partai juga. Saya tegaskan rumor itu tidak benar," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.