Selasa, 11 Desember 2018

Menteri Luhut Jamin Anak Korban KM Sinar Bangun Tak Putus Sekolah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Medan - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan jaminan kepada anak korban karamnya KM Sinar Bangun supaya tidak putus sekolah. Kepastian itu disampaikannya saat meninjau Pelabuhan Tigaras pada Senin, 2 Juli 2018.

    "Yang penting itu, nanti anak-anak yang orang tuanya sudah pergi kita sekolahkan," katanya. Luhut mengatakan, jaminan pendidikan bagi anak-anak tersebut akan diambil dari uang pribadinya.

    Baca: Pemkab Janjikan Bangun Monumen untuk Korban KM Sinar Bangun

    Selain pendidikan bagi anak-anak korban karamnya KM Sinar Bangun, Luhut juga siap membantu apabila ada keluhan dari keluarga korban yang lain. Ia pun berjanji akan membantu semaksimal mungkin.

    Keluarga korban tenggelamnya KM Sinar Bangun bersama warga mengikuti doa lintas agama di dermaga Tigaras, Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, Ahad, 1 Juli 2018. Diperkirakan lebih dari 180 penumpang belum ditemukan karena tenggelam bersama kapal. ANTARA/Sigid Kurniawan.

    Terkait dengan kecelakaan KM Sinar Bangun, Luhut mengatakan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar dalam pengelolaan kapal di Danau Toba ini. "Ini salah satu proses yang tidak bisa kita hindari. Saya mengakui ada juga kekurangan kita di sana (soal penerapan regulasi)," ujar Luhut.

    Baca: Pencarian KM Sinar Bangun akan Dihentikan Selasa Besok

    Pemerintah, Luhut menambahkan, saat ini tengah melakukan perbaikan moda transportasi di seputar Danau Toba. Dengan banyaknya pelabuhan, kata daia, harus ada proses kontrol yang ketat. "Sekarang kita perbaiki. Jadi, harus ada manifest dan ada KIR untuk kapal. Sekarang itu sudah berjalan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.