TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan sistem informasi dan teknologi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak kuat jika sampai situsnya bisa diretas.
“Ini yang menurut saya rawan kecurangan. Apalagi nanti kalau penghitungan, benar enggak hasil scan-nya kalau diretas?” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.
Baca: Polri Siap Kerja Sama Interpol Usut Ancaman Teror terhadap IT KPU
Karena itu, kata Fadli, sekarang penghitungan suara harus dengan hitung manual dan harus ada suatu mekanisme, yakni sistem IT KPU dan KPU daerah dibentengi. “Supaya tidak bisa di-hack. Ini kan menunjukkan kelemahan, dan menurut saya ini bisa menimbulkan modus kecurangan,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Baca: KPU Pastikan Peretasan IT KPU Tak Pengaruhi Penghitungan Suara
Sebelumnya, sejumlah programmer dan ahli IT KPU diteror oleh nomor asing yang tidak dikenal seusai pilkada serentak 2018. Selain itu, ada yang berusaha meretas akun WhatsApp dan Telegram milik salah seorang programmer KPU. Situs KPU Jawa Barat juga dikabarkan sempat kena peretasan. Namun hal tersebut telah dibantah KPUD Jawa Barat.
Polri pun menyatakan kesiapannya menyelidiki peretasan yang terjadi pascapilkada itu. Penyidik Polri akan bekerja sama dengan Interpol karena diduga pelaku peretasan dan teror missed call itu menggunakan server dari luar negeri.
Baca: KPU: 37 TPS Kemungkinan Dilakukan Pemungutan Suara Ulang
