Menjelang Pemilu, Elite Politik Diminta Tak Saling Tuding

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 6 Februari 2018. SBY didampingi  Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. TEMPO/Ilham Fikri

    Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 6 Februari 2018. SBY didampingi Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan elite politik seharusnya menyudahi tindakan saling tuding perihal ketidaknetralan aparat lembaga negara dalam pemilihan umum.

    "Saya pikir seharusnya sudahilah polemik tentang saling tuding itu, cukup di pilkada 2018 ini," katanya saat ditemui di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 24 Juni 2018.

    Baca: SBY Sebut Rumah Deddy Mizwar Digeledah, Demokrat: Pakai Drone

    Kaka menanggapi tudingan yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kemudian dibalas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komaruddin Watubun. Sebelumnya, SBY menyebut ada aparat Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI yang tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi.

    Politikus PDIP, Komaruddin, menilai SBY berlebihan melontarkan tudingan itu. Ia pun balik menuduh bahwa SBY-lah yang menggunakan aparat negara agar tidak netral dalam pemilu 2004 dan 2009 lalu.

    Menurut Kaka, elite politik seharusnya menyudahi polemik semacam itu. Semua pihak, kata dia, seharusnya membeberkan hal-hal yang sifatnya faktual.

    Baca: SBY Sebut Aparat Tidak Netral di Pemilu, PDIP: Dia Playing Victim

    Kaka mencontohkan tudingan SBY mengenai penggeledahan rumah dinas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, oleh penjabat Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan. Deddy merupakan calon Gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Demokrat. SBY tak merinci kapan dan tujuan penjabat Gubernur Jawa Barat menggeledah bekas rumah dinas Deddy.

    Menurut Kaka, SBY seharusnya menyebut kapan dan bagaimana pemeriksaan itu berlangsung. "Faktual saja, sebut by name by address, pemeriksaannya seperti apa, dan seterusnya," ujarnya.

    Belakangan, Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat Dedi Apendi membantah pernyataan SBY tersebut. Dedi mengatakan kedatangan Iriawan ke bekas rumah dinas Deddy hanya untuk melihat-lihat aset pemerintah daerah. Petugas jaga di rumah dinas tersebut mengatakan Iriawan ditemani Dedi datang pada Kamis malam, 21 Juni 2018. Menurut petugas itu, keduanya berada di rumah tersebut sekitar sepuluh menit.

    Kaka mengatakan saling tuding dan tepis semacam ini berpotensi menurunkan indeks persepsi masyarakat terhadap demokrasi. Menurut dia, indeks persepsi publik terhadap demokrasi pada pilkada 2018 berbahaya bagi pemilihan presiden 2019. "Kalau orang berhenti saling tuding dan berbicara faktual, saya harap 2019 terjadi peningkatan confidence publik untuk berdemokrasi," ucapnya.

    Baca: SBY Tuding 3 Lembaga Negara Tak Netral, Ketua KPU: Hanya Seruan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.