TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah tidak membantu masyarakat kecil hanya menjelang pemilihan umum. Menurut dia, ada atau tanpa pemilu sudah menjadi kewajiban semua pihak membantu rakyat kecil.
"Ada pemilu atau tidak, indah negara kalau pemimpin memberikan bantuan secara ikhlas," kata SBY saat membuka acara Pasar Murah Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.
Baca: Partai Demokrat: #JanganDiam untuk Dukung Kebebasan Berekspresi
SBY menuturkan kebijakan pemerintah yang menambah jumlah tunjangan hari raya dan memberikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan adalah hal yang tepat. Pemberian bantuan ini, kata dia, akan memberi manfaat bagi ASN yang penghasilannya masih rendah.
Namun, kata SBY, bagi ASN yang penghasilannya sudah besar, tidak perlu mendapatkan tambahan THR dan gaji ke-13 itu.
Presiden Republik Indonesia ke-6 ini menyarankan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membantu rakyat kecil. Caranya bisa dengan meniru program bantuan langsung tunai di era pemerintahannya atau dengan cara lain.
Baca: Revisi UU Antiterorisme, SBY: Kewenangan Menyadap Harus Tepat
"Dulu di zaman saya ada BLT, BLSM, dan lain-lain. Kalau itu tidak disukai, tidak apa-apa, yang penting apa pun namanya, bentuknya, tolong bantu rakyat kecil yang sedang butuh bantuan," ujarnya.
SBY menuturkan partainya juga akan terus mengadakan pasar murah di bulan-bulan berikutnya. Pengadaan pasar murah ini, kata dia, bakal dilakukan ada atau tanpa pemilu.
"Sampai kapan? Sampai saudara kita yang mengalami kesulitan hidup sudah memiliki daya beli, kemampuan mencukupi kehidupan sehari-hari," ucap SBY.
