Jokowi Ulang Tahun, Apa Isi Kado JK?

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 6 Februari 2018. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 6 Februari 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dan istrinya, Mufidah Jusuf Kalla, mengirimkan bunga anggrek bulan sebagai hadiah ulang tahun ke-57 kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Biasalah, Ibu kirim bunga," kata JK, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018.

    JK mengatakan, sang istri memang memiliki kebun anggrek. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah jika Mufidah mengirimkan bunga anggrek. Mufidah menuturkan tak ada hal khusus dalam kiriman bunga itu. "Semua orang yang merupakan kawan-kawan terbaik saya, pasti saya kirimi," ujarnya.

    Baca: Bagaimana Peluang JK Maju Lagi sebagai Wakil Presiden?

    Dalam kiriman bunganya itu, Mufidah juga menyelipkan kartu ucapan selamat ulang tahun. JK kemudian bergurau kalau bunga dan ucapan itu dikirimkan atas nama dia, bukan nama Mufidah. Mufidah pun tertawa sambil menanggapi. "Atas nama Pak Jusuf Kalla dan ibu," ucapnya.

    JK juga mendoakan kesehatan Jokowi. Ia berharap agar Jokowi, di usia ke-57 tahun, diberi kekuatan untuk melanjutkan tugas-tugas kenegaraan. "Selamat ulang tahun untuk beliau. Semoga selalu bahagia, sehat walafiat, dan diberi kekuatan Allah untuk melanjutkan tugas kenegaraan," tuturnya.

    Simak juga: Demokrat Wacanakan AHY-JK.

    Dinihari tadi, relawan Jokowi pun menggelar acara potong tumpeng di Taman Pandang Monumen Nasional. Dalam acara itu, para relawan berharap Jokowi bisa memenangkan pemilihan presiden 2019.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.