Indonesia Diminta Terlibat Panel Pembangunan Ekonomi Kelautan

Reporter:
Editor:

Wahyu Dhyatmika

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bertemu dengan State Secretary for Minister of International Development Norwegia, Oslo, 7 Juni 2018. (ARIF ZULKIFLI/TEMPO)

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bertemu dengan State Secretary for Minister of International Development Norwegia, Oslo, 7 Juni 2018. (ARIF ZULKIFLI/TEMPO)

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg meminta kesediaan Presiden Joko Widodo menjadi anggota panel tingkat tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan. Permintaan itu juga merupakan undangan untuk utusan Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan Sherpa Meeting of the High Level Panel on Building a Sustainable Ocean Economy. Rencananya, pertemuan tersebut akan digelar di Oslo, Norwegia pada 19 Juni 2018.

    Berdasarkan Surat dari Menteri Sekretaris Negara pada 8 Juni 2018 yang lalu, Jokowi menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk dapat mewakili dirinya.

    BACA JUGA: Sebagai Negara Kelautan, Indonesia Dinilai Minim Wawasan Bahari

    Rencana aksi yang dihasilkan oleh panel tingkat tinggi tersebut nantinya akan dibahas bersama utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kelautan, yang saat ini dijabat oleh Mantan Presiden UN General Assembly ke-71, Peter Thomson, agar bisa diadopsi PBB pada UN Ocean Conference 2020.

    "Kami melihat laut memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun butuh konsensus dunia untuk menyamakan persepsi ini, terutama ancaman terhadap kesehatan dan produktifitas laut," demikian isi keterangan tertulis resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima Tempo, Senin, 18 Juni 2018.

    BACA JUGA: Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti Menangkan Penghargaan Dunia soal Maritim

    Sampai saat ini, negara yang sudah bergabung dalam inisiatif ini adalah Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile, dan Namibia. Ke-13 negara ini mewakili lebih dari 60 persen panjang garis pantai di dunia, yaitu sejumlah 261.444 km.

    Dengan menjadi bagian dari anggota panel ini, Indonesia mendapat beberapa keuntungan. Selain inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki luas laut 6.315.222 km2 dan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 99.093 km dengan kekayaan laut berlimpah, akan mendukung kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

    BACA JUGA: Menkopolhukam Wiranto Tegaskan Pentingnya Konektivitas Kelautan

    Keuntungan lain akan dirasakan penduduk Indonesia yang secara langsung bertumpu pada pembangunan ekonomi kelautan. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir, dengan 5,6 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya secara langsung kepada rumah tangga nelayan.

    Keterlibatan Indonesia menjadi sangat penting, karena hasil dari Panel Tingkat Tinggi ini merupakan kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan di tingkat global. Sebagai negara maritim yang besar, keanggotaan Indonesia dalam Panel Tingkat Tinggi ini merupakan hal yang sangat relevan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.