Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Diminta Terlibat Panel Pembangunan Ekonomi Kelautan

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bertemu dengan State Secretary for Minister of International Development Norwegia, Oslo, 7 Juni 2018. (ARIF ZULKIFLI/TEMPO)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bertemu dengan State Secretary for Minister of International Development Norwegia, Oslo, 7 Juni 2018. (ARIF ZULKIFLI/TEMPO)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg meminta kesediaan Presiden Joko Widodo menjadi anggota panel tingkat tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan. Permintaan itu juga merupakan undangan untuk utusan Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan Sherpa Meeting of the High Level Panel on Building a Sustainable Ocean Economy. Rencananya, pertemuan tersebut akan digelar di Oslo, Norwegia pada 19 Juni 2018.

Berdasarkan Surat dari Menteri Sekretaris Negara pada 8 Juni 2018 yang lalu, Jokowi menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk dapat mewakili dirinya.

BACA JUGA: Sebagai Negara Kelautan, Indonesia Dinilai Minim Wawasan Bahari

Rencana aksi yang dihasilkan oleh panel tingkat tinggi tersebut nantinya akan dibahas bersama utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kelautan, yang saat ini dijabat oleh Mantan Presiden UN General Assembly ke-71, Peter Thomson, agar bisa diadopsi PBB pada UN Ocean Conference 2020.

"Kami melihat laut memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun butuh konsensus dunia untuk menyamakan persepsi ini, terutama ancaman terhadap kesehatan dan produktifitas laut," demikian isi keterangan tertulis resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima Tempo, Senin, 18 Juni 2018.

BACA JUGA: Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti Menangkan Penghargaan Dunia soal Maritim

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sampai saat ini, negara yang sudah bergabung dalam inisiatif ini adalah Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile, dan Namibia. Ke-13 negara ini mewakili lebih dari 60 persen panjang garis pantai di dunia, yaitu sejumlah 261.444 km.

Dengan menjadi bagian dari anggota panel ini, Indonesia mendapat beberapa keuntungan. Selain inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki luas laut 6.315.222 km2 dan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 99.093 km dengan kekayaan laut berlimpah, akan mendukung kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Menkopolhukam Wiranto Tegaskan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Keuntungan lain akan dirasakan penduduk Indonesia yang secara langsung bertumpu pada pembangunan ekonomi kelautan. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir, dengan 5,6 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya secara langsung kepada rumah tangga nelayan.

Keterlibatan Indonesia menjadi sangat penting, karena hasil dari Panel Tingkat Tinggi ini merupakan kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan di tingkat global. Sebagai negara maritim yang besar, keanggotaan Indonesia dalam Panel Tingkat Tinggi ini merupakan hal yang sangat relevan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Puluhan Perusahaan Daftar Izin Pengerukan Pasir Laut

30 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Freepik
Puluhan Perusahaan Daftar Izin Pengerukan Pasir Laut

Sebanyak 66 perusahaan mendaftar izin pengerukan pasir laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Pj Wako Andree Algamar Kunjungi Kapal OceanXplore dalam Misi Eksplorasi Laut

23 Juni 2024

Penjabat Wali Kota Padang Andree Algamar, menaiki kapal penelitian canggih  OceanXplorer milik OceanX yang tengah
berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Minggu (23/6/2024)
Pj Wako Andree Algamar Kunjungi Kapal OceanXplore dalam Misi Eksplorasi Laut

Memenuhi undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang saat ini berada di Kota Padang, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar, menaiki kapal penelitian canggih OceanXplorer milik OceanX yang tengah berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Minggu, 23 Juni 2024.


Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

19 Juni 2024

Rancang Ekosistem Karbon Biru. prasetya.ub.ac.id
Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

Kehadiran KKP di Jerman menyampaikan posisi Indonesia pada Ocean and Climate Change Dialogue.


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

13 Juni 2024

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

11 Juni 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.