Muhaimin: Koalisi Kerakyatan oleh Demokrat Sulit Terbentuk

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar ziarah ke makam wali dan raja- raja Demak, Jawa Tengah, Jumat, 1 Juni 2018. (dok MPR RI)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpendapat, koalisi kerakyatan yang digagas Partai Demokrat sulit terbentuk. Cak Imin—sapaan Muhaimin—mengatakan ada dua alasan ia berpandangan demikian.

"Saya kira untuk terbentuk sangat sulit karena masih membutuhkan minimal dua partai tambahan. Yang kedua, capres-cawapresnya belum jelas," kata Muhaimin di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Juni 2018.

Alasan pertama Muhaimin itu terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu di antaranya mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional. Partai Demokrat hanya memiliki 10,9 persen suara di parlemen.

Baca: Tak Diunggulkan, Muhaimin Iskandar Yakin Jadi Cawapres Jokowi

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean berujar, partainya tengah menggagas terbentuknya koalisi kerakyatan. Ferdinand menuturkan ide poros baru itu muncul dari hasil perjalanan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke berbagai daerah di Indonesia selama ini.

Gagasan koalisi kerakyatan itu juga tercetus seusai pertemuan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto dengan Rizieq Shihab di Mekah pada 2 Juni lalu. Sebelum perjumpaan Prabowo dengan Rizieq, beredar kabar kedekatan antara Gerindra dan Demokrat untuk kemungkinan membentuk koalisi. Seusai pertemuan Prabowo-Rizieq, Ferdinand mengatakan SBY langsung menginstruksikan agar partai mengambil sikap dengan membentuk poros baru.

Baca: Demokrat: SBY dan Prabowo Akan Bertemu Bahas Kemungkinan Koalisi

Muhaimin menuturkan membentuk poros baru adalah hak Demokrat. Namun ia mengaku belum pernah mendengar rencana pembentukan koalisi itu secara langsung.

"Pernyataan poros kerakyatan saya belum pernah mendengar langsung dari pihak-pihak terkait, seperti Demokrat atau PAN dan lain-lain. Tapi, kalau ada inisiatif membuat poros kerakyatan, saya mengucapkan welcome-welcome saja," ucap Muhaimin.

Muhaimin berujar, saat ini, dia tengah berfokus melakukan sosialisasi posko Join—akronim Jokowi-Muhaimin. Ia menuturkan PKB sampai saat ini masih tetap mengusung Jokowi-Muhaimin sebagai pasangan capres-cawapres 2019. "Pilihan kami final sampai nanti ada perkembangan terakhirnya," katanya.

Kendati begitu, Muhaimin mengaku menyambut baik adanya banyak koalisi. Menurut dia, hal tersebut membuat demokrasi lebih dinamis. "Ada koalisi kerakyatan, koalisi keumatan, koalisi Join, kita tunggu saja perkembangannya," ujarnya.






5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

15 jam lalu

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

23 jam lalu

Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

Surya Paloh menyatakan akan menawarkan Anies Baswedan ke calon mitra koalisinya, PKS dan Partai Demokrat.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

1 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

3 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

3 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

5 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

5 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

5 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

5 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

10 hari lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.