Muhaimin: Koalisi Kerakyatan oleh Demokrat Sulit Terbentuk

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar ziarah ke makam wali dan raja- raja Demak, Jawa Tengah, Jumat, 1 Juni 2018. (dok MPR RI)

    Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar ziarah ke makam wali dan raja- raja Demak, Jawa Tengah, Jumat, 1 Juni 2018. (dok MPR RI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpendapat, koalisi kerakyatan yang digagas Partai Demokrat sulit terbentuk. Cak Imin—sapaan Muhaimin—mengatakan ada dua alasan ia berpandangan demikian.

    "Saya kira untuk terbentuk sangat sulit karena masih membutuhkan minimal dua partai tambahan. Yang kedua, capres-cawapresnya belum jelas," kata Muhaimin di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Juni 2018.

    Alasan pertama Muhaimin itu terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu di antaranya mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional. Partai Demokrat hanya memiliki 10,9 persen suara di parlemen.

    Baca: Tak Diunggulkan, Muhaimin Iskandar Yakin Jadi Cawapres Jokowi

    Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean berujar, partainya tengah menggagas terbentuknya koalisi kerakyatan. Ferdinand menuturkan ide poros baru itu muncul dari hasil perjalanan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke berbagai daerah di Indonesia selama ini.

    Gagasan koalisi kerakyatan itu juga tercetus seusai pertemuan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto dengan Rizieq Shihab di Mekah pada 2 Juni lalu. Sebelum perjumpaan Prabowo dengan Rizieq, beredar kabar kedekatan antara Gerindra dan Demokrat untuk kemungkinan membentuk koalisi. Seusai pertemuan Prabowo-Rizieq, Ferdinand mengatakan SBY langsung menginstruksikan agar partai mengambil sikap dengan membentuk poros baru.

    Baca: Demokrat: SBY dan Prabowo Akan Bertemu Bahas Kemungkinan Koalisi

    Muhaimin menuturkan membentuk poros baru adalah hak Demokrat. Namun ia mengaku belum pernah mendengar rencana pembentukan koalisi itu secara langsung.

    "Pernyataan poros kerakyatan saya belum pernah mendengar langsung dari pihak-pihak terkait, seperti Demokrat atau PAN dan lain-lain. Tapi, kalau ada inisiatif membuat poros kerakyatan, saya mengucapkan welcome-welcome saja," ucap Muhaimin.

    Muhaimin berujar, saat ini, dia tengah berfokus melakukan sosialisasi posko Join—akronim Jokowi-Muhaimin. Ia menuturkan PKB sampai saat ini masih tetap mengusung Jokowi-Muhaimin sebagai pasangan capres-cawapres 2019. "Pilihan kami final sampai nanti ada perkembangan terakhirnya," katanya.

    Kendati begitu, Muhaimin mengaku menyambut baik adanya banyak koalisi. Menurut dia, hal tersebut membuat demokrasi lebih dinamis. "Ada koalisi kerakyatan, koalisi keumatan, koalisi Join, kita tunggu saja perkembangannya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.