ICW Nilai Pasal RKUHP Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester dan Tama Surya Langkun saat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di kantor MK, Jakarta, 6 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus

    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester dan Tama Surya Langkun saat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di kantor MK, Jakarta, 6 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Ester menilai beberapa pasal pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi mengancam kebebasan pers dan pegiat antikorupsi. “RKUHP saat ini mengatur banyak pasal pidana yang berpotensi digunakan untuk membungkam para pegiat anti korupsi dan masyarakat umum,” kata Lalola di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Ahad, 10 Juni 2018.

    Ancaman tersebut, kata dia, bermula dengan keberadaan Pasal 238 yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 259 RKUHP tentang pernyataan permusuhan pada pemerintah, juga dihidupkan kembali setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dengan pasal ini, seseorang bisa dijerat pidana jika dianggap menghina pemerintah.

    Baca: Delik Khusus di RKUHP Masih Menyisakan Masalah

    Tak hanya itu, Lalola menganggap keberadaan pasal itu berpotensi mengancam kebebasan pers. Menurut dia, kebebasan pers akan terbelenggu jika RKUHP masih mengatur ketentuan yang multitafsir, utamanya yang berkaitan dengan pemberitaan. "Kami menyebutnya pasal zombie," ujar Lalola.

    Menurut Lalola, meskipun kebebaswan pers diatur dalam Undang-Undang tentang Pers, pola potensi kriminalisasi akan terus berlanjut dengan adanya pasal yang multitafsir. "Pola kriminalisasi yang bergeser pada narasumber yang tidak dilindungi oleh UU Pers menjadi satu isu tersendiri,” ujarnya.

    Baca: Tujuh Alasan RKUHP Harus Dihentikan

    Ia merinci sejumlah pasal yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Beberapa di antaranya adalah Pasal 284 RKUHP tentang penyiaran berita bohong, Pasal 589 RKUHP tentang penyiaran berita bohong untuk keuntungan, Pasal 302 dan 303 RKUHP tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan, Pasal 224 dan 225 RKUHP tentang pembocoran rahasia negara. "Pasal-pasal ini dianggap multitafsir dan dapat secara langsung menyeret jurnalis ataupun narasumber," katanya.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.