PBNU: Tak Ada Kerja Sama NU dengan Israel

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Yahya Cholil Staquf, baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, 31 Mei 2018. Tempo / Friski Riana

    Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Yahya Cholil Staquf, baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, 31 Mei 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyatakan tidak ada kerja sama antara lembaganya dan Israel. PBNU menyatakan undangan dari lembaga asal Israel untuk Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bersifat pribadi.

    "Gus Yahya jadi pembicara atas nama pribadi. Tidak ada kerja sama dengan PBNU," kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Sabtu, 9 Juni 2018.

    Baca: Jadi Pembicara di Israel, Gus Yahya Akan Bela Palestina

    Foto undangan kuliah umum yang diselenggarakan The Israel Council on Foreign Relations itu menjadi viral di media sosial. Foto undangan tersebut diunggah jurnalis Israel @simonarann di Twitter.

    Undangan itu menyebut Gus Yahya akan menjadi pemateri kuliah bertema "Shifting the Geopolitical Calculus: From Conflict to Cooperation". Acara tersebut akan digelar di The David Amar Worldwide North Africa Jewish Heritage Center, Yerusalem, pada 13 Juni 2018.

    Baca: Industri Pariwisata Israel Akui Rugi Besar WNI Dilarang Masuk

    Helmy mengatakan, dalam acara itu, Gus Yahya akan menyampaikan pembelaan terhadap Palestina. Menurut dia, pria yang menjabat Khatib Aam PBNU itu akan menyatakan posisi Palestina sebagai negara yang berdaulat.

    Gus Yahya, kata Helmy, juga akan menyampaikan bahwa persoalan Palestina bukan cuma masalah politik, tapi juga kemanusiaan. "Beliau akan menegaskan Palestina adalah negara berdaulat yang harus dihormati oleh seluruh negara," ujarnya.

    Baca: Palestina Desak ICC Selidiki Menteri Keamanan Israel


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.