KPK Segel Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tulungagung

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Ilustrasi: Unay Sunardi)

    KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Ilustrasi: Unay Sunardi)

    TEMPO.CO, Tulungagung - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung. Meski telah melakukan penyegelan, namun belum diketahui pasti apakah ada pejabat yang ditahan dalam penggeledahan tersebut.

    Kedatangan tim penyidik KPK ini dibenarkan Kepala Kepolisian Resor Tulungagung Ajun Komisaris Besar Tofik Sukendar. Menggunakan kendaraan minibus, tim penyidik sempat berkoordinasi dengan aparat Polres Tulungagung dalam pergerakannya. “Benar tadi ada tim KPK kesini, kami hanya membantu operasional di lapangan,” kata Tofik Sukendar, Rabu 6 Juni 2018.

    Menurut Tofik, dirinya tidak mengetahui persis agenda penyidikan yang dilakukan KPK. Personil Polres Tulungagung hanya membantu pergerakan penyidik di lokasi yang menjadi pemeriksaan. Saat ini tim penyidik juga telah meninggalkan Tulungagung.

    Sementara itu pantauan di kantor Dinas Pekerjaan Umum di Jalan Ahmad Yani, yang berada satu komplek dengan gedung Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan beberapa institusi lain tidak tampak kegiatan apapun. Kantor itu juga terlihat sepi dengan posisi pintu gedung depan terkunci. Tidak tampak aparat keamanan sama sekali hingga malam ini.

    Menurut informasi yang disampaikan salah satu pegawainya, penyidik KPK sempat melakukan penyegelan di salah satu tempat di dalam kantor itu. Namun tak ada yang mengetahui apakah penyegelan tersebut diikuti dengan penahanan sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum atau tidak.

    Demikian pula pantauan di rumah pribadi Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo di Kecamatan Ngantru Tulungagung. Rumah yang sekaligus menjadi posko tim pemenangan Syahri Mulyo dan pasangannya Maryoto Bhirowo juga tak menunjukkan keberadaan aparat kepolisian maupun penyidik KPK. Rumah itu masih terlihat ramai oleh aktivitas relawan dan tim sukses yang bekerja mempersiapkan pemilihan kepala daerah tanggal 27 Juni mendatang.

    Salah satu anggota relawan di rumah itu mengatakan tak mengetahui aktivitas KPK di Tulungagung. Dia juga tak mendapati kedatangan tim penyidik KPK di rumah Syahri Mulyo. “Bapak keluar kota dengan keluarga, tidak ada pemeriksaan di sini,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.