Bentuk Satgas Antiteror, Polisi Butuh Tambahan Rp 44,4 Triliun

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto memberikan keterangan pers mengenai penyergapan teroris. di Mabes Polri, Jakarta, 13 Mei 2018. Selain menggeledah rumah terduga teroris di Tambun, Tim Densus 88 menembak empat terduga teroris anggota JAD di Terminal Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. ANTARA/Hafidz Mubarak

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto memberikan keterangan pers mengenai penyergapan teroris. di Mabes Polri, Jakarta, 13 Mei 2018. Selain menggeledah rumah terduga teroris di Tambun, Tim Densus 88 menembak empat terduga teroris anggota JAD di Terminal Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. ANTARA/Hafidz Mubarak

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI membenarkan telah meminta anggaran tambahan sebesar Rp 44,4 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan Satgas Antiteror di seluruh Indonesia.

    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menjelaskan awalnya Polri mengusulkan anggaran 2019 sebesar Rp 126,8 triliun kepada Kementerian Keuangan. Namun pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk Polri sebesar Rp 76,9 triliun, sudah termasuk anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp 2,3 triliun.

    Baca: Kapolri Tito Karnavian Instruksikan Polda Bentuk Satgas Antiteror

    "Makanya minta tambahan lagi Rp 44,4 triliun, kalau enggak salah. Itu termasuk belanja pegawai, seperti gaji anggota," kata Setyo di Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juni 2018.

    Ia mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan adanya rencana Presiden Joko Widodo menaikan tunjangan kinerja untuk TNI dan Polri sebesar 70 persen. Padahal sebelumnya sebesar tunjangan kinerja sebesar 53 persen.

    Alasan lain, Setyo menjelaskan, hal itu terkait dengan rencana Kapolri untuk menambah Satgas Antiteror di kepolisian daerah. Selama ini satgas antiteror sudah ada di 16 daerah. Namun, mengingat potensi bahaya di tiap wilayah, Polri membutuhkan Satgas Antiteror lebih banyak.

    Baca: Marak Terorisme, Polri Akan Tambah Jumlah Densus 88 di Daerah

    "Pemetaan kami, 34 Polda ini ada sel-sel (teroris). Oleh sebab itu, Bapak Kapolri minta Densus 88 membina Satgas Antiteror daerah. Jadi Satgas Antiteror daerah ini di bawah binaan Densus 88 Antiteror, tapi mereka berada di Polda masing-masing. Personelnya juga di Polda masing-masing," ujar Setyo.

    Tambahan dana tersebut, rencananya juga akan digunakan untuk belanja modal, seperti membeli peralatan IT (teknologi informasi). Setyo mengatakan, teknologi yang terus berubah membuat polisi harus ikut mengadaptasi. Penyidikan, kata Setyo, membutuhkan peralatan canggih.

    "IT ini kan kadang enam bulan sudah berubah. Sudah out of update. Kami memerlukan peralatan yang canggih untuk melakukan penyidikan investigasi," ujar Setyo.

    Tito mengatakan Satgas Antiteror akan terdiri atas berbagai personel untuk tim penyidikan, penyelidikan, penindakan, dan preventif. Satgas Antiteror juga harus bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara dan pangdam TNI di wilayah masing-masing. “Kita semua mengharapkan tidak ada aksi teror saat Idul Fitri dan pada waktu mendatang,” ujar Kapolri.

    TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.