TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum dapat menindaklanjuti pembayaran tunjangan hari raya atau THR menggunakan Anggaran Pengelolaan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya harus mendiskusikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sebelum menjalankannya.
"Yo, piye aku harus bicara sama DPRD, rek. Enggak bisa aku putuskan sendiri," ujar Risma saat jumpa pers di Balai Kota Surabaya, Senin sore, 4 Juni 2018.
Baca juga: Panduan Kemendagri untuk Anggaran THR dan Gaji Ke-13 di Daerah
Risma mengatakan pembayaran THR berpotensi membebani APBD Kota Pahlawan. "Kalau besar kan membebani. Berat, ya. Mosok nggawe (masa menggunakan) APBD?" tuturnya.
Risma melanjutkan, pemberian THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah dilakukan sebelumnya. "Ya, enggak, lah. Enggak wajib. Baru tahun ini. Tahun kemarin-kemarin enggak ada. Enggak ada, baru tahun ini," ucapnya.
Baca juga: Agar Bisa Bayar THR PNS, Jawa Barat Siapkan Sejumlah Strategi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memberikan THR dan gaji ke-13 kepada PNS. Pendapatan tambahan ini diperuntukkan bagi para pegawai negeri, tentara, dan polisi. "Hari ini saya telah menandatangani peraturan pemerintah yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, PNS, prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan anggota Polri (Kepolisian RI)," kata dia di Istana Negara, Rabu lalu.
Baca juga: Kontroversi Kenaikan THR PNS, Pemerintah Harus Waspadai Hal Ini
Penyaluran THR dan gaji ke-13 akan dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur proses pembayaran oleh satuan kerja pada kantor perbendaharaan mulai akhir Mei sampai awal Juni. "Dengan demikian, seluruh PNS, TNI, Polri, pensiunan mendapat THR sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi mulai pembayaran akhir bulan ini sampai awal Juni," tuturnya.
Baca juga: Menteri Hanif Wajibkan Posko THR Dibuka di Daerah
Waktu pembayaran THR dan gaji ke-13 oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota itu dapat menyelaraskan dengan pemerintah pusat. "Dalam hal ini ditanggung APBD setempat, diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan," ucapnya.
