THR Ditanggung Daerah, Tri Rismaharini: Mosok Nggawe APBD?

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membagikan pengalamannya tentang strategi pembangunan Kota Pahlawan kepada bakal calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Puti Guntur Soekarno, 22 Januari 2018. TEMPO/Artika Farmita

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum dapat menindaklanjuti pembayaran tunjangan hari raya atau THR menggunakan Anggaran Pengelolaan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya harus mendiskusikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sebelum menjalankannya.

"Yo, piye aku harus bicara sama DPRD, rek. Enggak bisa aku putuskan sendiri," ujar Risma saat jumpa pers di Balai Kota Surabaya, Senin sore, 4 Juni 2018.

Baca juga: Panduan Kemendagri untuk Anggaran THR dan Gaji Ke-13 di Daerah

Risma mengatakan pembayaran THR berpotensi membebani APBD Kota Pahlawan. "Kalau besar kan membebani. Berat, ya. Mosok nggawe (masa menggunakan) APBD?" tuturnya.

Risma melanjutkan, pemberian THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah dilakukan sebelumnya. "Ya, enggak, lah. Enggak wajib. Baru tahun ini. Tahun kemarin-kemarin enggak ada. Enggak ada, baru tahun ini," ucapnya.

Baca juga: Agar Bisa Bayar THR PNS, Jawa Barat Siapkan Sejumlah Strategi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memberikan THR dan gaji ke-13 kepada PNS. Pendapatan tambahan ini diperuntukkan bagi para pegawai negeri, tentara, dan polisi. "Hari ini saya telah menandatangani peraturan pemerintah yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, PNS, prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan anggota Polri (Kepolisian RI)," kata dia di Istana Negara, Rabu lalu.

Baca juga: Kontroversi Kenaikan THR PNS, Pemerintah Harus Waspadai Hal Ini

Penyaluran THR dan gaji ke-13 akan dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur proses pembayaran oleh satuan kerja pada kantor perbendaharaan mulai akhir Mei sampai awal Juni. "Dengan demikian, seluruh PNS, TNI, Polri, pensiunan mendapat THR sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi mulai pembayaran akhir bulan ini sampai awal Juni," tuturnya.

Baca juga: Menteri Hanif Wajibkan Posko THR Dibuka di Daerah

Waktu pembayaran THR dan gaji ke-13 oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota itu dapat menyelaraskan dengan pemerintah pusat. "Dalam hal ini ditanggung APBD setempat, diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan," ucapnya.






Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

7 hari lalu

Calon Gubernur DKI 2024, Survei: Risma Kalahkan Anies Baswedan, Ada Gibran dan Grace Natalie

NSN mengungkapkan, mantan Ketua Umum PSI Grace Natalie masuk bursa Calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Gubernur 2024.


KSP Bantah Ada Pemotongan BLT BBM di Desa Cikakak Brebes

8 hari lalu

KSP Bantah Ada Pemotongan BLT BBM di Desa Cikakak Brebes

Kantor Staf Presiden atau KSP membantah ada pemotongan Bantuan Langsung Tunai Badan Bakar Minyak atau BLT BBM di Desa Cikakak, kabupaten Brebes


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

11 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Ribuan Panti Rehabilitasi Disabilitas Psikososial Tidak Memiliki Izin Pengumpulan Uang dan Barang

27 hari lalu

Ribuan Panti Rehabilitasi Disabilitas Psikososial Tidak Memiliki Izin Pengumpulan Uang dan Barang

Terdapat ribuan panti rehabilitasi penyandang disabilitas psikososial yang memungut PUB tanpa izin, berkisar Rp 2 - 3 juta per difabel.


Pemerintah Gelontorkan Bantuan Langsung Tunai Sebelum Naikkan Harga BBM Bersubsidi

33 hari lalu

Pemerintah Gelontorkan Bantuan Langsung Tunai Sebelum Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Mensos menyatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan mulai disalurkan pada bulan depan.


Mensos Risma: Tidak Boleh Ada Lagi Pasien ODGJ yang Dipasung

37 hari lalu

Mensos Risma: Tidak Boleh Ada Lagi Pasien ODGJ yang Dipasung

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan tidak boleh lagi ada pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipasung karena melanggar hak asasi manusia


Peyek Zulhas dan Klarifikasi Kenaikan Harga Telur Akibat Bansos Risma

37 hari lalu

Peyek Zulhas dan Klarifikasi Kenaikan Harga Telur Akibat Bansos Risma

Zulkfli Hasan menjelaskan pernyataannya lebih jauh tentang kenaikan harga telur ayam akibat bansos yang dibagikan oleh Tri Rismaharini.


Puan Maharani Singgung Soal Sayap Burung di Pidatonya, Pengamat: Indikasi Siap Maju di Pilpres 2024

45 hari lalu

Puan Maharani Singgung Soal Sayap Burung di Pidatonya, Pengamat: Indikasi Siap Maju di Pilpres 2024

Elektabilitas Puan Maharani dinilai masih bisa dikerek oleh mesin partai PDIP asalkan mereka solid.


Mensos Tinjau Fasilitas Rumah Sakit di Pelosok Papua

45 hari lalu

Mensos Tinjau Fasilitas Rumah Sakit di Pelosok Papua

Mensos berharap dan BPJS Kesehatan dapat terus melayani masyarakat Puncak Jaya lebih baik lagi.


Belum Tentukan Arah Koalisi, PDIP: Kami Punya Kesabaran Revolusioner

46 hari lalu

Belum Tentukan Arah Koalisi, PDIP: Kami Punya Kesabaran Revolusioner

Hasto menyatakan bahwa bahwa PDIP memiliki kesabaran revolisioner sehingga tak tergoda untuk segera menentukan arah koalisi.