PAN dan Demokrat Hitung Peluang Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (tengah) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (tengah) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat merespons manuver politik mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menjelang pemilihan presiden atau pilpres 2019. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan partainya sudah mulai membahas peluang Gatot dalam pemilihan presiden. “Secara internal pembahasannya ada di pengurus-pengurus partai,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 4 Juni 2018.

    Syarif menuturkan Gatot Nurmantyo dan sejumlah nama lain masuk radar pembahasan di internal partai. Menurut dia, pembicaraan terhadap peluang Gatot masih berlangsung di antara kader, tapi belum sampai pada pembahasan formal di tingkat majelis tinggi Partai Demokrat. Meski begitu, Syarif menyebutkan Gatot menyatakan keinginannya maju dalam pemilihan presiden.

    Baca: Gatot Nurmantyo Bicara Soal Pilpres Saat Buka Bersama Ketum PAN

    Gatot terus bermanuver meraih simpati publik. Manuver yang dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tampak dari sejumlah kunjungan ke pondok pesantren. Tak hanya itu, pada momen Ramadan tahun ini, Gatot juga menemui para petinggi partai politik.

    Pada 8 Maret 2018, misalnya, Gatot menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di ruang kerjanya di gedung DPR. Yang menarik, Gatot mencium tangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara buka bersama di kediaman pengusaha Chairul Tanjung, Sabtu pekan lalu.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai sikap Gatot, yang mencium tangan Yudhoyono, sebagai bentuk perilaku menghormati orang yang lebih tua. Menurut dia, Partai Demokrat terus membahas siapa yang layak diusung nanti. “Kami mau menggunakan waktu yang tak panjang lagi ini secara efektif untuk memutuskan yang terbaik bagi bangsa,” tuturnya.

    Baca: Safari ke Banyak Partai, Gatot Nurmantyo Yakin Maju Capres

    Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno tak menampik anggapan bahwa partainya saat ini memang tengah membahas peluang Gatot maju dalam pemilihan presiden. “Pak Gatot adalah salah seorang tokoh yang memang sedang kami jajaki,” ujarnya. Menurut dia, pembahasan terhadap peluang Gatot tak lepas dari kedekatan Gatot dengan Zulkifli Hasan.

    Meski begitu, Eddy menuturkan, pembahasan tentang Gatot tidak dilakukan secara eksklusif. Sebab, PAN secara bersamaan juga tengah membicarakan sejumlah nama lain yang berpeluang maju dalam pemilihan presiden. Misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi. “Pembicaraan nanti akan kembali kepada partai politik pengusung karena tidak ada satu partai yang dapat mengusung sendiri,” ucap Eddy.

    Baca: Deklarasi Akbar Gatot Nurmantyo Jadi Capres setelah Lebaran

    Direktur Saiful Mujani Research and Consulting Sirojudin Abbas menilai Gatot menghadapi masalah untuk meyakinkan partai-partai agar mau mengusungnya. Dia menyebutkan partai-partai saat ini sudah memiliki calon untuk dijagokan. Mekanisme partai tidak akan mudah bagi partai untuk meminang Gatot. “Kecuali ada partai yang tiba-tiba mengganti kepengurusan lalu Pak Gatot ditaruh di pengurus, bisa saja,” tuturnya.

    Adapun Gatot Nurmantyo mengaku bakal terus menjalin komunikasi dengan partai-partai. Gatot meyakini masih ada peluang maju dalam pilpres 2019. “Situasi bisa berubah karena politik, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.