Kecewa Kebijakan Gubernur, Warga Belitung Ancam Gelar Referendum

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Bangka Belitung Bersatu (GBB) menggelar aksi demo menuntut Direktur Utama PT Timah Tbk., Sukrisno agar mundur dari jabatannya. TEMPO/Servio Maranda

    Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Bangka Belitung Bersatu (GBB) menggelar aksi demo menuntut Direktur Utama PT Timah Tbk., Sukrisno agar mundur dari jabatannya. TEMPO/Servio Maranda

    TEMPO.CO, Pangkalpinang - Sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Erzaldi Rosman Johan yang diduga memaksakan kebijakan adanya pertambangan timah laut di Pulau Belitung, membuat masyarakat Belitung mengancam menggelar referendum untuk memisahkan diri dari Bangka.

    Ketua Komite Referendum Rakyat Belitung Amin Nurochman mengatakan mosi tidak percaya masyarakat Belitung terhadap Gubernur Erzaldi didasari upaya memaksakan kewenangan dan kebijakan secara sistematis untuk merealisasikan penambangan laut di Pulau Belitung. Padahal, kata dia, masyarakat Belitung dengan tegas menolak adanya pertambangan laut di seluruh perairan Pulau Belitung.

    Baca: 80 Investasi Sektor Kelautan di Bangka Belitung Terhambat

    "Situasi dan kebijakan yang dilakukan Gubernur sejak dilantik hingga sekarang telah banyak mewacanakan, mengaksikan dan membuat kebijakan yang kontroversial sehingga menjadi polemik ditengah masyarakat, khususnya masyarakat Belitung terkait adanya upaya politik yang memaksakan kebijakan pertambangan laut," ujar Amin saat dihubungi Tempo, Minggu, 3 Juni 2018.

    Menurut Amin, Erzaldi tidak sepenuhnya memperhatikan dan memfokuskan pengembangan potensi wilayah di Pulau Belitung yang sudah established, seperti pariwisata, kelautan dan perikanan. Hal tersebut, kata dia, membuat pengembangan pariwisata seperti geopark, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan bandara internasional tidak mendapat dukungan maksimal dan berpotensi tidak terealisasikan dengan baik.

    "Gubernur dengan berbagai janji politiknya terhadap pengembangan Belitung yang maju, setara dan berkeadilan, tidak pernah terealisasikan. Berbagai potensi pengembangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat adalah contoh bahwa gubernur terkesan ingin mengesampingkan harapan masyarakat Belitung yang ingin daerah dan masyarakatnya maju dan berkembang," ujar dia.

    Simak: Rentan Hadapi Masalah Hukum, PT Timah Rangkul Kejaksaan

    Amin menuturkan kekecewaan masyarakat Belitung semakin memuncak dengan sikap  Erzaldi yang mengabaikan aspirasi masyarakat, tidak menggubris pendapat masyarakat yang ingin damai dan aman dari berbagai ancaman terhadap potensi daerah yang telah berkembang saat ini.

    "Gubernur terkesan meremehkan keinginan masyarakat Belitung dan tidak berupaya membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat dan pada akhirnya membuat masalah ini tidak selesai dan tuntas," ujar dia.

    Dengan keseluruhan dasar tersebut, kata Amin, Komite Referendum Rakyat Belitung akan menghimpun suara masyarakat Belitung dan mengambil sikap tegas untuk tidak lagi menjadikan Pulau Belitung sebagai satu kesatuan wilayah di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Lihat: Libur Imlek ke Bangka Belitung, Turis Dikenalkan Tradisi Tionghoa

    "Komite menilai sikap ini perlu diambil agar kesewenangan Gubernur sebagaimana telah disampaikan di atas tidak lagi terus berlanjut dan semakin merugikan masyarakat Belitung di masa yang akan datang. Kami atas nama masyarakat Belitung menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur," ujar dia.

    Erzaldi Rosman Johan mengatakan semua kritik yang disampaikan akan menjadi masukan dalam membuat kebijakan. Namun dia membantah jika dinilai kebijakannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Belitung. "Yang kita lakukan dengan ikhlas demi kepentingan masyarakat semuanya. Jika ada yang kurang atau belum sesuai harapan tentu ini karena kami hanya manusia biasa," katanya.

    Erzaldi menuturkan konsep pembangunan kesetaraan antara Bangka dan Belitung sudah dilakukan secara proporsional. Meski Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkendala keterbatasan anggaran, kata dia, tetap konsisten memberikan bantuan ke pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Bangka Belitung.

    "Tidak pernah kita memposisikan diri membeda-bedakan antara daerah satu dengan daerah lain. Di Belitung sendiri contohnya sudah saya keluarkan rekomendasi pembangunan dermaga tanjung batu. Padahal semua tahu sendiri jika rancangan peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP3K) belum selesai. Saya langsung rekomendasikan demi kepentingan masyarakat," ujar dia.

    SERVIO MARANDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.