Muhaimin Klaim Koalisi Jokowi Tolak Cawapres dari Profesional

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menaiki vespa sembari menyapa warga saat menghadiri pelatihan kepemimpinan dan wirausaha di Ponpes Riyadul Ulum Wada'wah, Condong, Tasikmalaya, Jawa Barat, 19 Maret 2018. Ia mengunjungi sejumlah pesantren yang berada di Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran. ANTARA/Adeng Bustom

    Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menaiki vespa sembari menyapa warga saat menghadiri pelatihan kepemimpinan dan wirausaha di Ponpes Riyadul Ulum Wada'wah, Condong, Tasikmalaya, Jawa Barat, 19 Maret 2018. Ia mengunjungi sejumlah pesantren yang berada di Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran. ANTARA/Adeng Bustom

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan hampir semua partai politik pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 sepakat menolak calon wakil presiden dari kalangan profesional. Menurut Muhaimin mereka ingin cawapres untuk Jokowi berasal dari partai politik.

    "Semua partai sepakat cawapres harus partai. Hampir semua partai sepakat," katanya seusai menghadiri acara Perlemen Mengaji di Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018.

    Baca juga: Muhaimin Iskandar Khawatir Jokowi Kalah di Pilpres 2019

    Muhaimin menjelaskan langkah selanjutnya adalah membiarkan para partai politik saling adu gagasan bagi kemajuan Indonesia dan memberikan dampak elektoral untuk Jokowi. Ia mengklaim partainya dan partai asal Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang paling dominan memberikan dampak elektoral untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Sebabnya ia percaya diri Jokowi bakal memilihnya ketimbang tokoh lain seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga digadang-gadang menjadi cawapres. "Tergantung kontribusi kepada elektoral Pak Jokowi. Lebih tinggi aku atau Airlangga. Kan lebih tinggi aku, kalau kontribusi elektoral," ucapnya.

    Baca juga: Zulkifli Hasan Doakan Muhaimin Iskandar Jadi Wapres

    Menurut Muhaimin Iskandar, cawapres dari kader partai dinilai lebih baik lantaran jelas asal usulnya. Kader dari partai politik dianggap bisa memikul tanggung jawab yang besar karena ada sokongan dari partai di belakangnya.

    Selain itu, tokoh partai politik dianggap mewakili ideologi partai dan bukan demi ambisi pribadi. "Kenapa partai politik? Karena supaya jelas kendali ideologinya dan range pertanggungjawabannya bukan pribadi," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.