Novel Baswedan Melepas Jabatan Ketua Wadah Pegawai KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik senior KPK, Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri acara serah terima jabatan Ketua Wadah Pegawai KPK, di gedung KPK, Jakarta, 28 Mei 2018. ANTARA/Aprillio Akbar

    Penyidik senior KPK, Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri acara serah terima jabatan Ketua Wadah Pegawai KPK, di gedung KPK, Jakarta, 28 Mei 2018. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan melepas jabatan sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK yang telah diembannya selama dua tahun sejak 2016.

    "Ya hari ini, serah terima jabatan ketua Wadah Pegawai KPK," ujar Novel Baswedan di Gedung Merah Putih KPK, Senin 28 Mei 2018.

    Novel menyebutkan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang baru akan diemban oleh Yudi Purnomo Harahap. Novel berharap pengurus baru bisa bekerja dengan optimal dan lebih baik lagi.

    Baca juga: Novel Baswedan Berharap Mukjizat Sebelum Balik ke KPK

    Menurut Novel, wadah pegawai sebagai serikat pekerja, salah satu tanggung jawabnya adalah membantu hak-hak pegawai KPK. Selain itu juga membantu pimpinan dalam rangka manajemen Sumber Daya Manusia.

    Novel mengatakan, wadah pegawai KPK beda dengan serikat pekerja pada umumnya, karena wadah pegawai dituntut untuk menjaga KPK sesuai tujuan pembentukannya.

    Novel Baswedan berharap wadah pegawai memberikan sumbangsih untuk KPK agar lebih kuat dan independen. "Kita harapkan wadah pegawai memberikan sumbangsih untuk KPK agar lebih kuat dan independen," ujarnya.

    Baca juga: Wadah Pegawai KPK Desak Novel Baswedan Dibebaskan

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pergantian ketua wadah pegawai ini diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang SDM. Yudi merupakan ketua Wadah pegawai yang ke 6 sejak KPK berdiri. Yudi akan menjalani amanah tersebut hingga 2020 mendatang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.