Fadli Zon Soroti Empat Persoalan Gaji Jumbo BPIP

Reporter

Editor

Amirullah

Fadli Zon. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencatat empat persoalan yang dianggapnya serius dan perlu diperbaiki dalam Peraturan Presiden nomor 42 tentang 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas pejabat Badan Pembina Ideologi Pancasila. “Pertama dari sisi logika manajemen,” kata Fadli dalam rangkaian cuitan di akun Twitter-nya, Senin, 28 Mei 2018.

Fadli tidak setuju terkait besaran gaji pejabat yang duduk di BPIP. Dalam Perpres tersebut diketahui gaji seroang Ketua Dewan Pengarah BPIP mencapai Rp 112.5400, anggota pengarah RP 100.811.000, Kepala BPIP Rp 73.500.000, wakil kepala BPIP Rp 63.750.000, Deputi BPIP Rp 51.000.000 dan staf khusus BPIP Rp 36.500.000.

Baca: Soal Gaji BPIP, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menurut Fadli, dari sisi manajemen di lembaga manapun baik pemerintah maupun swasta, gaji direksi atau eksekutif pasti selalu lebih besar daripada gaji komisaris, meski jabatan komisaris adalah wakil pemegang saham. Beban kerja terbesar, kata dia, adanya di direksi atau eksekutif. “Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri,” ucapnya. “ Dari mana modelnya.”

Kata Fadli, Dewan Pengarah sesuai namanya semestinya lebih berupa anggota badan kehormatan, atau orang-orang yang dipinjam wibawanya saja. Jadi, mereka seharusnya tidak mempunyai fungsi eksekutif sama sekali. “Aneh sekali jika mereka kemudian digaji lebih besar daripada pejabat eksekutif di BPIP. Lebih aneh lagi jika mereka semua tidak memberikan penolakan atas struktur gaji yang aneh ini,” ucapnya.

Masalah kedua, kata dia, dilihat dari sisi etis. Lembaga ini bukan Badan Usaha Milik Negara atau bank sentral yang bisa menghasilkan laba, sehingga gaji pengurusnya pantas dipatok ratusan juta rupiah. Menurut dia, BPIP adalah lembaga nonstruktural atau ad hoc. Namun, standar gajinya bisa tinggi. “Coba anda bayangkan, gaji presiden, wakil presiden, menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara yang tanggung jawabnya lebih besar saja tidak sebesar itu,” katanya.

Catatan ketiga, kata dia, dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo selalu bicara mengenai efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Itu sebabnya, dia berujar, dalam kurun waktu 2014-2017 ada 23 lembaga nonstruktural berupa badan maupun komisi yang telah dibubarkan pemerintah, seperti Dewan Buku Nasional, Badan Benih Nasional hingga Badan Pengendalian Bimbingan Massal.

Namun, pada saat bersamaan presiden justru terus menambah lembaga nonstruktural. Sejak 2014 hingga sekarang, melalui berbagai Perpres, dalam catatannya, presiden setidaknya telah meneken sembilan lembaga nonstruktural baru, seperti Kantor Staf Kepresidenan, Komite Ekonomi Industri Nasional hingga BPIP.

Baca: Jokowi Teken Perpres Hak Keuangan BPIP, Gaji Megawati Rp 112 Juta

Menurut dia, jumlah orang yang duduk di Dewan Pengarah BPIP memang berjumlah sembilan. Namun, bisa dihitung betapa mahalnya ongkos operasional lembaga-lembaga nonstruktural baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Adapun sembilan orang ang termasuk dewan pengarah adalah Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Try Soetrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Keempat, dilihat dari sisi tata kelembagaan. Menurut dia, kecenderungan presiden untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya dihentikan. Alasannya, langkah tersebut bisa melebihi atau menimbulkan bentrokan dengan lembaga-lembaga lain yang telah ada.

Misalnya, Fadli mencontohkan, dalam wacana mengenai penghidupan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssgab) TNI untuk menangani teroris. “Bukankah aneh jika Kepala KSP sangat dominan dalam mewacanakan hal-hal semacam itu,” ucapnya. “Padahal itu wilayah pertahanan dan keamanan di mana kita sudah punya Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan.”






Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

8 hari lalu

Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

Fadli Zon mengatakan masih terlalu dini melihat survei Pemilu 2024 setelah Prabowo Subianto kalah dari Anies Baswedan dalam survei yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC).


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

8 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Akun Bjorka Retas Sejumlah Instansi Pemerintah, Fadli Zon: Proteksi Keamanan Siber Lemah

18 hari lalu

Akun Bjorka Retas Sejumlah Instansi Pemerintah, Fadli Zon: Proteksi Keamanan Siber Lemah

Fadli Zon menilai bobolnya data pemerintah oleh Bjorka mempermalukan institusi negara maupun orang penting di dalamnya.


Stafsus Sri Mulyani Bantah Tudingan Fadli Zon soal Narasi Sesat BBM Naik

20 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani Bantah Tudingan Fadli Zon soal Narasi Sesat BBM Naik

Fadli Zon menyebut pemerintah telah membuat narasi sesat soal kenaikan harga BBM.


Fadli Zon Sebut Pemerintah Sebar Narasi Sesat untuk Benarkan Kenaikan Harga BBM

22 hari lalu

Fadli Zon Sebut Pemerintah Sebar Narasi Sesat untuk Benarkan Kenaikan Harga BBM

Menurut Fadli Zon, pernyataan menyesatkan tersebut telah diprotes oleh banyak kalangan dan juga ekonom karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan.


Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia Hadir di JIExpo Kemayoran

56 hari lalu

Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia Hadir di JIExpo Kemayoran

Terdapat 61 negara yang berpartisipasi dalam acara ini dengan jumlah peserta lebih dari 500 dari berbagai negara


Densus 88 Tangkap 13 Tersangka Teroris di Aceh, Begini Sejarah Terbentuknya Satuan Antiteror Itu

24 Juli 2022

Densus 88 Tangkap 13 Tersangka Teroris di Aceh, Begini Sejarah Terbentuknya Satuan Antiteror Itu

Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap 13 tersangka teroris di wilayah Aceh pada 22 Juli 2022. Begini kisah terbentuknya Densus 88 Antiteror itu.


Sambangi Riza Patria di Balai Kota, Fadli Zon Minta M Taufik Ambil Keputusan Bijak

5 Juli 2022

Sambangi Riza Patria di Balai Kota, Fadli Zon Minta M Taufik Ambil Keputusan Bijak

Politikus Gerindra Fadli Zon mendatangi Wagub DKI Riza Patria di Balai Kota. Ia meminta M Taufik bisa mengambil keputusan yang bijak.


Kritik Rencana Polri Bentuk Satgas Buat Cegah Politik Identitas, Fadli Zon: Berlebihan

29 Juni 2022

Kritik Rencana Polri Bentuk Satgas Buat Cegah Politik Identitas, Fadli Zon: Berlebihan

Fadli Zon mengatakan rencana Polri membentuk satgas untuk mencegah politik identitas berlebihan. Sejak kapan politik identitas adalah kejahatan?


Fadli Zon: Kebijakan Pangan Jangan Gunakan Pendekatan Petugas Pemadam Kebakaran

26 Juni 2022

Fadli Zon: Kebijakan Pangan Jangan Gunakan Pendekatan Petugas Pemadam Kebakaran

Ketua HKTI Fadli Zon mengatakan kebijakan pangan nasional ke depannya selayaknya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan petugas pemadam kebakaran.