TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia atau MUI sedang menggodok sertifikasi ulama atau mubaligh dan standardisasi dakwah. "Ada beberapa konsep yang akan menjadikan pedoman. Sebenarnya sudah lama dibahas, tapi belum difinalisasi," kata Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi saat dihubungi Tempo, Minggu, 27 Mei 2018.
Menurut Masduki, hal ini seiring dengan adanya permintaan dari Kementerian Agama agar MUI memberikan rekomendasi mubaligh atau penceramah yang tidak terpapar paham radikalisme. Masduki mengatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah mendatangi MUI terkait dengan masalah ini.
Baca juga: Begini Pujian MUI Soal Tarawih Monas Pindah ke Masjid Istiqlal
Sebelumnya beredar rilis nama 200 mubaligh Kemenag. Daftar tersebut berujung kontroversi di masyarakat karena beberapa nama ulama kondang, seperti Abdul Somad, tak tercantum dalam daftar. Menteri Agama akhirnya menyerahkan soal nama mubaligh itu ke MUI.
Masduki mengaku ada kebutuhan masyarakat terhadap dai yang nyaman, menentramkan, dan tidak terpapar paham keagamaan yang ekstrem. Dia berharap dengan diserahkannya urusan dai ke lembaganya, tidak ada kontroversi lagi di masyarakat seperti rilis 200 mubaligh Kemenag itu.
Baca juga: Tak Dilibatkan Jaring 200 Mubaligh, MUI: Itu Tak Wajib
Masduki pun menjelaskan mengenai rencana sertifikasi dai. "Tujuannya agar umat terlindung dari ceramah-ceramah dengan paham ekstrem dan ceramah yang tidak kompatibel dengan paham kebangsaan," ujarnya.
Menurut Masduki, MUI sebagai organisasi yang bertugas mengayomi umat harus membuat regulasi yang bersifat melindungi untuk memberi kemanfaatan kepada umat secara sukarela.
