Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Takjil #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera Jawab JK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Poster ajakan deklarasi relawan #2019GantiPresiden. Foto/Twitter Mardani Ali Sera
Poster ajakan deklarasi relawan #2019GantiPresiden. Foto/Twitter Mardani Ali Sera
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera membandingkan pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden yang dilakukan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) dengan aksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yakni touring motor Choppers dan latihan tinju. Komentar Mardani itu dilontarkan setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pembagian takjil #2019GantiPresiden tidak etis.

"Kalau Presiden naik Choppers dan latihan tinju diliput media besar-besaran padahal tidak ada kaitan dengan tupoksi kepresidenan dan tidak membuat olahraga kita bertambah baik tidak ada masalah etis," ujar Mardani kepada Tempo, Ahad, 27 Mei 2018.

Baca juga: Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju Gerakan #2019GantiPresiden

Padahal, kata dia, esensi dari kegiatan berlabel #2019GantiPresiden dan kegiatan Jokowi sejatinya sama, yaitu menarik perhatian publik. "Kalau bab etis ukurannya susah," kata Mardani. Sehingga, ia menyebut boleh tidaknya kegiatan itu kembali kepada aturan tertulis yang berlaku. "KPU dan Bawaslu menyatakan itu tidak kampanye Pilpres dan boleh."

Pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden sebelumnya diadakan oleh Korsa di halaman pintu masuk Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 Mei 2018. Kalla menilai pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden tersebut merupakan hal yang tidak etis. Ia mengatakan, semestinya pembagian takjil tidak perlu memuat unsur politik jika niatnya adalah untuk beribadah.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya menyatakan sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum, maka hal-hal seperti itu lazim saja. "Sepanjang tidak disertai aksi anarkis," ujarnya. Apalagi, Wahyu mengatakan saat ini memang ada dua arus utama terkait pilpres, yaitu #2019GantiPresiden dan #2019JokowiDuaPeriode.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Relawan Jokowi Senam di Monas, Sandiaga: Enggak Boleh Kayak Gitu

Namun, ia mengatakan Bawaslu lah yang berwenang menilai apakah aksi bagi-bagi takjil itu adalah pelanggaran kampanye pemilu atau tidak. "Kalau menurut saya itu kampanye politik, seperti misalnya turunkan harga ya, itu kan kampanye politik karena dia mengkampanyekan putusan politik," kata Wahyu. Ia berpandangan kampanye politik berbeda dengan kampanye pilpres.

Ke depannya, Mardani mengajak setiap pihak untuk menikmati saja partisipasi publik dalam berpolitik tersebut. "Itu mahal harganya," kata dia. Sebab, sebelumnya poitik hanya dinikmati oleh para elite. Namun, dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden yang ia gagas itu warga sudah berani bersikap dan mengucurkan duit untuk membeli kaus, merchandise, hingga membiayai takjil berlabel #2019GantiPresiden. (*)

Lihat juga video: Anak Muda Ini Membuat Startup Unicorn dari Garasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Akhir Politik Jokowi di PDIP

5 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

9 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

12 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

12 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.


Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.


Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Kepresiden Jakarta, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.