RUU Terorisme Disahkan, DPR Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai fit and proper tes sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, 6 Desember 2017. Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir 6 jam, Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah seusai pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme menjadi undang-undang. Menurut dia, peraturan ini untuk mengatur detail pelaksanaan undang-undang.

"Presiden Jokowi memberikan batas deadline untuk persetujuan RUU Terorisme pada Juni. Alhamdulillah, pansus di DPR dapat menyelesaikan pembahasan RUU Terorisme lebih cepat," kata Abdul melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu, 26 Mei 2018.

Baca: RUU Antiterorisme Disahkan, Jokowi Siap Keluarkan Perpres

Abdul, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), optimistis Undang-Undang Terorisme dapat mencegah aksi teror. Sebab, ucap dia, kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan diperkuat. "Dalam aturan itu, BNPT diberikan kewenangan untuk mencegah dan menindak terorisme," ujarnya.

Koordinasi antarlembaga pun, ucap Abdul Kharis, akan semakin kuat. Beberapa lembaga yang terlibat antara lain Kepolisian RI, Detasemen Khusus 88 Antiteror, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Tentara Nasional Indonesia. Ia berharap pencegahan aksi teror dapat didahulukan. "Tentunya dengan tetap mengedepankan HAM, terukur, dan tidak serampangan," tuturnya.

DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan RUU Terorisme menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 25 Mei 2018. Pengesahan dilakukan setelah pemerintah dan DPR bersepakat soal definisi terorisme dan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Baca: TNI Ikut Tangani Terorisme Dinilai Tak Akan Buat Militer Represif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuturkan pihaknya akan mengeluarkan peraturan presiden yang akan mengatur lebih jauh tentang pelibatan TNI itu. "Perpres kan hanya teknis," kata Jokowi di tengah kunjungan kerjanya ke Kuningan, Jawa Barat, seperti dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden pada Jumat, 25 Mei 2018.

Abdul Kharis menyatakan isi dalam peraturan presiden mempertegas batas-batas pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. "Jangan sampai seperti menepuk nyamuk dengan meriam," katanya setelah RUU Terorisme disahkan.






Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

7 jam lalu

Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar, pada Rabu, 5 Oktober 2022. Membahas soal tragedi Kanjuruhan?


Besuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Tanyakan Kronologi Kejadian

8 jam lalu

Besuk Korban Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Tanyakan Kronologi Kejadian

Jokowi membesuk para korban selamat dalam tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Saiful Anwar,


Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

10 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

11 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

12 jam lalu

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengaudit total seluruh stadion yang digunakan kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

13 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

13 jam lalu

Sidak Stadion Kanjuruhan, Jokowi: Problemnya pada Pintu yang Terkunci

Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk mengaudit Stadion Kanjuruhan dan stadion lainnya.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

14 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

14 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

14 jam lalu

Jokowi Akan Audit Stadion untuk Liga Indonesia, Libatkan FIFA

Presiden Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion yang dipakai Liga Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan.