TNI Ikut Tangani Terorisme Dinilai Tak Akan Buat Militer Represif

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ka-ki) Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i dan Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra memimpin rapat bersama panitia kerja (panja) pembahasan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Mei 2018. Pada rapat ini DPR dan Pemerintah membahas definis Terorisme karena masih ada frasa yang menurut pansus sangat penting namun belum masuk dalam definisi terorisme yang telah dipresentasikan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    (ka-ki) Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i dan Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra memimpin rapat bersama panitia kerja (panja) pembahasan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Mei 2018. Pada rapat ini DPR dan Pemerintah membahas definis Terorisme karena masih ada frasa yang menurut pansus sangat penting namun belum masuk dalam definisi terorisme yang telah dipresentasikan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan hasil revisi Undang-Undang Antiterorisme (RUU Antiterorisme). Salah satu pembaruan dalam beleid itu adalah pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

    Ketua Umum Ikatan Alumni Pasca Sarjana Universitas Pertahanan, Heru Budi Wasesa, mengatakan pengesahan ini tak akan membuat TNI menjadi represif. "TNI selama ini bukan hanya menyelesaikan masalah terorisme tapi masuk ke desa, ke pertanian, pendidikan," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Jumat, 25 Mei 2018.

    Baca: Dibahas Sejak 2016, RUU Antiterorisme Akhirnya Disahkan

    Dalam perannya di berbagai sektor, Heru mengatakan TNI membuktikan keprofesionalannya dan tak berpihak, kecuali untuk kepentingan negara. "Yang tidak boleh adalah menggunakan unsur-unsur TNI untuk kepentingan sekelompok orang," ujarnya.

    Menurut Heru, TNI masih berperan dalam koridornya. UU TNI sudah mengatur peran militer dalam pemberantasan terorisme sehingga dia menilai kekhawatiran soal peran TNI yang terjun di banyak bidang tak perlu ada.

    Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa RUU Terorisme ke Rapat Paripurna

    Revisi UU Antiterorisme disahkan DPR dalam rapat paripurna pagi ini, Jumat, 25 Mei 2018. Semua fraksi menyapakati hasil revisi beleid tersebut. Rapat paripurna berlangsung tanpa ada interupsi.

    RUU Antiterorisme disahkan setelah mandeg di DPR sekitar dua tahun. Salah satu kendalanya adalah perdebatan mengenai perbedaan definisi terorisme antara DPR dan pemerintah. Pembahasan beleid ini dikebut setelah rentetan serangan teror terjadi beberapa waktu belakangan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.