Personel Polri Ikut Tes Jadi Penyidik KPK

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 3 April 2018. KPK secara resmi menetapkan 38 anggota DRPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi menerima suap dari terpidana mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah personil Polri masih harus mengikuti tes agar dapat mengisi 71 posisi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu untuk jabatan penyidik muda, ajudan pimpinan, dan koordinasi supervisi (korsup) penindakan.

"Untuk penyidik dan korsup akan melewati tes dulu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis, 24 Mei 2018.

KPK meminta Polri mengirimkan nama-nama personelnya melalui surat resmi dari KPK tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai permintaan pegawai negeri yang dipekerjakan dari Kepolisian RI.

Baca: Artidjo Alkostar Pensiun, KPK: Dia Hakim yang Kami Hormati

Dalam surat itu, dirinci bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai KPK tahun 2018 dan untuk mengisi 60 posisi jabatan penyidik muda; 7 orang ajudan pimpinan; 2 orang spesialis korsup penindakan madya; dan 2 orang spesialis korsup penindakan utama, KPK meminta menyampaikan nama-nama pegawai Kepolisian Negara RI yang dipandang mampu mengisi posisi tersebut.

Usulan nama calon dilengkapi dengan daftar riwayat hidup masing-masing harus diterima pada 8 Mei 2018. Polri sudah mengirimkan nama-nama untuk memenuhi permohonan tersebut sejak 30 April 2018. "Saya sudah kirim, bisa ditanyakan ke Karo Kepegawaian KPK, daftarnya ada di KPK," kata Asisten Kapolri Bidang SDM Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto.

Baca: Kena OTT, Bupati Buton Selatan Dibawa ke Gedung KPK

Rinciannya, 138 orang calon penyidik muda berpangkat Inspektur Satu hingga Komisaris, 8 orang Komisaris Besar untuk spesialis korupsi penindakan utama; satu orang Komisaris Besar dan 8 Ajun Komisaris Besar untuk spesialis korsup penindakan madya, dan sisanya ajudan pimpinan.

Agus mengatakan dari pengalaman yang lalu, dari peserta sebanyak itu, yang lulus tes kurang dari 10 orang.

Perekrutan pegawai KPK ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2012. Bagi yang lulus dan direkomendasikan akan diangkat sebagai pegawai KPK dengan status Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD) untuk masa kerja selama 4 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali dalam 2 tahap, tahap pertama paling lama 4 tahun dan tahap kedua paling lama 2 tahun.






Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

51 menit lalu

Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

Menggunakan sumber dana APBN 2022, Polri melakukan pengadaan gas air mata senilai Rp 152 miliar. Berikut rinciannya.


Diresmikan Anies Baswedan, Rusun Polri Menteng Bernilai Rp 200 Miliar Punya 400 Unit Hunian

1 jam lalu

Diresmikan Anies Baswedan, Rusun Polri Menteng Bernilai Rp 200 Miliar Punya 400 Unit Hunian

Rusun Polri Menteng dibangun dengan dana hibah dari tiga tahun anggaran APBD DKI 2020-2022. Diresmikan Anies Baswedan.


Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

6 jam lalu

Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

Anies Baswedan berharap kolaborasi antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya akan terus berlanjut.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

9 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Polisi Bantah Tangkap Aremania Pengunggah Video Penonton Terkunci di Kanjuruhan

14 jam lalu

Polisi Bantah Tangkap Aremania Pengunggah Video Penonton Terkunci di Kanjuruhan

Soal Aremania yang sempat ditangkap, Nico Afinta sempat membisik kepada Kadivhumas Polri. "Sudah dipulangkan."


2 Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Kenaikan Pangkat

16 jam lalu

2 Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Kenaikan Pangkat

Dua polisi itu gugur bersama ratusan korban lainnya dalam tragedi Kanjuruhan pada Sabtu, 1 Oktober 2022.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

16 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

17 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Ini Penyebab Dua Polisi Meninggal saat Tragedi Kanjuruhan

18 jam lalu

Ini Penyebab Dua Polisi Meninggal saat Tragedi Kanjuruhan

Dua personel polisi tewas dalam tragedi Kanjuruhan, Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Keduanya tewas saat berada di tribun selatan