Soal Daftar 200 Ustad, Mahyudin: Seharusnya Kemenag Dialog Dulu

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Mahyudin menyoroti Kemenag yang membuat daftar 200 ustad versi pemerintah di Balikpapan, Kalimantan Timur, 19 Mei 2018. (dok. MPR RI)

    Wakil Ketua MPR Mahyudin menyoroti Kemenag yang membuat daftar 200 ustad versi pemerintah di Balikpapan, Kalimantan Timur, 19 Mei 2018. (dok. MPR RI)

    INFO NASIONAL-- Menanggapi 200 ustad atau penceramah versi Pemerintah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin mengatakan hal yang demikian menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. "Sebelum dibuat daftar ustad seharusnya ada sosialisasi buat mereka," ujar Mahyudin saat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur, 19 Mei 2018. 

    Mahyudin mengakui memang dibutuhkan ustad yang diyakini bisa menimbulkan rasa aman untuk bangsa dan negara. "Ustad-ustad itu benar-benar saja namun yang kita khawatirkan ada penyusupan yang mengatasnamakan ustad," katanya.

    Untuk itu Mahyudin menegaskan kembali sebelum dibuat daftar 200 ustad sebaiknya Kementerian Agama (Kemenag) membicarakan hal demikian dengan mereka. "Supaya tak menimbulkan pro dan kontra," ucapnya.

    Ketika ditanya wartawan mengenai pemberantasan terorisme dengan melibatkan Koopssusgab, Mahyudin mengatakan, "Saya berbeda dalam masalah ini. Saya merasa pasukan gabungan belum diperlukan."

    Mahyudin mengatakan pasukan gabungan diperlukan bila teroris sudah menyatakan atau melakukan perang terbuka dan Densus 88 Polisi sudah kewalahan. "Saya kira itu baru diperlukan pasukan gabungan," ungkapnya.

    Dirinya melihat selama ini Densus 88 masih sanggup menangani terorisme. "Buktinya setelah ada kejadian bom, para teroris bisa ditangkapi," ujarnya. Dari sinilah dirinya melihat tidak ada unsur kewalahan dari institusi kepolisian.

    Bagi Mahyudin yang paling penting adalah diperkuatnya unsur intelijen. "Agar kita tak kecolongan," tegasnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.