Koalisi Jokowi Sepakat RUU Antiterorisme Disahkan Sebelum Lebaran

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (ketiga kanan) didampingi Menkopolhukam Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan, menyampaikan keterangan mengenai insiden Mako Brimob di Istana Bogor, 10 Mei 2018. Kelima anggota polisi yang tewas antara lain Inspektur Satu Luar Biasa Anumerta Yudi Raspuji, Ajun Inspektur Dua Luar Biasa Anumerta Deni Seadi, Brigadir Luar Biasa Anumerta Sandi Setyo Nugroho, Brigadir Satu Luar Biasa Anumerta Sukron Fadli, dan Brigadir Satu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamingkas. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (ketiga kanan) didampingi Menkopolhukam Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan, menyampaikan keterangan mengenai insiden Mako Brimob di Istana Bogor, 10 Mei 2018. Kelima anggota polisi yang tewas antara lain Inspektur Satu Luar Biasa Anumerta Yudi Raspuji, Ajun Inspektur Dua Luar Biasa Anumerta Deni Seadi, Brigadir Luar Biasa Anumerta Sandi Setyo Nugroho, Brigadir Satu Luar Biasa Anumerta Sukron Fadli, dan Brigadir Satu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamingkas. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dengan sekretaris jenderal partai pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi sepakat soal Rancangan Undang-undang atau RUU Antiterorisme. Wiranto dan sekjen partai pendukung Jokowi sepakat RUU Antiterorisme disahkan menjadi Undang-undang sebelum Lebaran.

    "Ada kesepakatan RUU Tindak Pidana terorisme akan disahkan sebelum lebaran," kata Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia saat dihubungi, Selasa, 15 Mei 2018.

    Pertemuan petinggi partai pendukung Jokowi dengan Wiranto yang digelar kemarin untuk merespon bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoardjo. Bom bunuh diri meledak di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur pada Ahad pagi, 13 Mei 2018 selang sekitar tiga hingga lima menit. Malam harinya, bom bunuh diri terjadi di Rumah Susun Wonocolo, Sidoarjo. Selanjutnya, Senin pagi, 14 Mei 2018, bom bunuh diri kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya.

    Baca juga: TNI Dilibatkan Atasi Teroris, BIN: Terutama di Area Medan Berat  

    Terlihat hadir di rumah dinas Wiranto kemarin Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Politikus Golkar Agun Gunandjar, Sekjen PPP Arsul Sani, dan Sekjen PKB Abdul Karding, Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

    Antoni mengatakan sikap PSI sama dengan Presiden Jokowi soal RUU terorisme."Bila tidak disahkan pada bulan Juni, maka Perppu adalah solusi terakhir," kata Raja Juli Antoni.

    Namun pengamat dan lembaga sipil meminta Presiden Jokowi tak menerbitkan Perpu Antiterorisme. Mereka menilai pembahasan dan perbaikan regulasi pencegahan dan pemberantasan terorisme sudah hampir rampung dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Panitia Khusus DPR.

    "Hanya perlu disesuaikan sejumlah aturan yang selama ini menimbulkan kontroversi di masyrakat," kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi kemarin.

    Anggota DPR Asrul Sani mengatakan yakin revisi RUU Antiterorisme akan disahkan sebelum lebaran. "Sebelum paripurna penutupan masa sidang, sebelum Lebaran, insyaallah bisa kita selesaikan," kata Asrul Sani.

    Asrul mengatakan hasil pertemuan tersebut menyepakati revisi RUU Terorisme harus selesai pada masa sidang yaang akan dimulai pada 18 Mei sampai sebelum Lebaran.

    Menurut Asrul revisi RUU Terorisme hanya tinggal menyisakan satu pokok masalah, yaitu definisi terorisme. Asrul mengatakan hal itu sudah mengerucut pada dua pilihan definisi pada sidang sebelumnya.

    "Pertama, memasukkan frasa adanya motif atau kepentingan politik, ideologi, dan atau ancaman terhadap keamanan negara itu di dalam batang tubuh sebagai bagian dari definisi," kata Asrul.

    Baca juga: Pro dan Kontra TNI Ikut Penanganan Terorisme, Kompolnas Merespons

    Pilihan kedua, tidak memasukkan frasa-frasa itu sehingga memberikan keleluasaan yang lebih kepada aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum di lapangan. Menurut Asrul sehingga frasa-frasa adanya kepentingan atau motif politik dan lain-lain masuk dalam bagian menimbang, maupun penjelasan umum dari undang-undang.

    Dengan begitu menurut Asrul pembahasan selanjutnya hanya tinggal memilih antara kedua hal itu. Asrul mengatakan tidak ada fraksi di DPR yang menolak hal tersebut.

    Pada kesempatan yang sama Wiranto mengklaim pembahasan mengenai keteribatan TNI dan definisi terorisme dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Antiterorisme sudah selesai.

    "Yang pertama definisi, sudah selesai, kami anggap selesai ada kesepakatan. Yang kedua pelibatan TNI bagaimana, sudah selesai juga," kata Wiranto.

    Dengan begitu menurut Wiranto tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Wiranto mengatakan RUU Antiterorisme akan segera menjadi undang-undang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.