Serangkaian Bom di Surabaya, Polda Jawa Barat Tetapkan Siaga Satu

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi memeriksa barang bawaan penumpang saat dari Pulau Jawa pasca terjadinya aksi Bom Surabaya di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, 14 Mei 2018. Polda Bali menyatakan pengamanan Bali siaga satu dengan meningkatkan pengamanan di sejumlah titik keramaian dan pintu masuk ke Pulau Dewata pascaterjadi ledakan bom di Surabaya. ANTARA FOTO/Wira Suryantala

    Polisi memeriksa barang bawaan penumpang saat dari Pulau Jawa pasca terjadinya aksi Bom Surabaya di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, 14 Mei 2018. Polda Bali menyatakan pengamanan Bali siaga satu dengan meningkatkan pengamanan di sejumlah titik keramaian dan pintu masuk ke Pulau Dewata pascaterjadi ledakan bom di Surabaya. ANTARA FOTO/Wira Suryantala

    TEMPO.CO, Bandung - Kepolisan Daerah Jawa Barat menetapkan siaga 1 di daerah Jawa Barat pasca teror serangkaian bom di Surabaya, Ahad dan Senin, 13-14 Mei 2018. "Ya, menyikapi kejadian yang di Jawa Timur lah," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Ajun Komisaris Besar Trunoyudho Wisnu Andiko, Senin, 14 Mei 2018.

    Polda Jawa Barat memutuskan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan. “Pengamanan internal maupun eksternal.”

    Baca: Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya ...

    Polda menginstruksikan jajaran puluhan Polres di Jawa Barat agar lebih waspada dengan berpatroli. "Patroli dilakukan kepolisian atau patroli skala besar menggabungkan dengan TNI sifatnya pencegahan," ujarnya.

    Trunoyudho juga mengimbau agar masyarakat waspada tapi tidak dibuat resah dengan status siaga 1 yang ditetapkan Polda Jawa Barat.

    Baca: Pernyataan PPI Sedunia untuk Kasus Serangkaian Bom di Surabaya ...

    "Masyarakat harus tetap tenang tapi tetap jangan mengabaikan kewaspadaan," ujar Wisnu berpesan setelah serangkaian bom di Surabaya meledak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.