Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Beberkan Tiga Skenario Penanggulangan Rusuh Mako Brimob

image-gnews
Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu berdiskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) dan Panglima TNI Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika menghadiri pembukaan Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 21 Februari 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu berdiskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) dan Panglima TNI Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika menghadiri pembukaan Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 21 Februari 2018. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan langkah kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan di Markas Komando atau Mako Brimob yang terjadi sejak Selasa, 8 Mei 2018. Ia menyebutkan tiga alternatif skenario yang bakal dilakukan kepolisian untuk melumpuhkan narapidana dan tahanan yang terlibat dalam kerusuhan.

Moeldoko mengatakan, awalnya, kepolisian sempat mempertimbangkan untuk menyerbu langsung para narapidana. Namun rencana itu urung dilaksanakan. "Perhitungan dilakukan karena ada satu anggota Brimob yang masih hidup dan disandera," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018. 

Baca: Begini Tahanan Teroris Diduga Hafal Rutinitas Jaga Mako Brimob

Alternatif kedua, ucap Moeldoko, kepolisian berusaha memberikan tekanan, misalnya mematikan listrik dan air serta tak memberikan makanan kepada para narapidana kasus terorisme. Ia pun menuturkan para napi akhirnya mengeluh dan melepaskan sandera. "Setelah yang satu dilepas, kami tekan lagi, yang pada akhirnya mereka menyerah," ujarnya.

Namun tak semua para napi teroris itu menyerah. Moeldoko menuturkan ada sepuluh napi teroris yang menolak. Aparat kemudian melakukan tindakan serbu langsung setelah mendapat perintah. Serbuan itu, kata dia, ditandai dengan adanya ledakan. Langkah itu membuat sepuluh napi itu menyerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Moeldoko memastikan kepolisian tidak menghabisi napi. Menurut dia, pemerintah Indonesia terikat pada Konvensi Jenewa. "Kalau lawan sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Langkah-langkahnya seperti itu, sehingga semuanya selesai dan tidak ada korban pada serbuan itu," katanya.

Baca: Tito Karnavian Ungkap Polisi Tak Menyerbu Rutan Mako Brimob

Dalam kerusuhan yang terjadi pada Selasa, 8 Mei 2018, 155 napi dan tahanan teroris melakukan penyanderaan terhadap sembilan anggota kepolisian. Lima anggota gugur dibunuh, sementara empat lain luka-luka. Satu napi terorisme tewas dalam kerusuhan itu.

Polisi berhasil menangani kerusuhan dan membebaskan anggotanya yang disandera, Bripka Iwan Sarjana, pada Kamis pukul 00.00. Pukul 07.15 WIB, Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan operasi pemulihan keamanan selesai. Penyanderaan dan pembunuhan sadis yang dilakukan para tahanan di Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob berjalan lebih dari 36 jam.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

2 hari lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.


Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.


Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

23 hari lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.


KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

24 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.


Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

24 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.


Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

24 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.


KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

25 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

41 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

47 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

50 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?