Bawaslu Menolak Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Dituangkan PKPU

Reporter

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu atau  Bawaslu Fritz Edward Siregar tak sependapat dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU tentang pencalonan.

"Kami kurang sependapat bila pembatasan pencalonan mantan narapidana tersebut melalui sebuah Peraturan KPU, kalau mau silakan ubah undang-undang," tutur Fritz di Gedung Bawaslu, Sabtu, 5 Mei 2018.

Sebab, kata Fritz, dalam UU Pemilu, larangan menjadi caleg hanya berlaku untuk eks narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sebenarnya, ujar Fritz, Bawaslu mendukung gagasan mewujudkan caleg yang bersih dan berintegritas. "Pertanyaannya, adalah apakah itu dapat dituliskan melalui PKPU?"

Baca: Bawaslu: Aparatur Sipil Negara Bisa Ikut Kampanye, Asalkan

Menurutnya dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat 2 termaktub bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

"Jadi perlu kami sampaikan bahwa kita punya hak untuk memilih, berbicara, dan hak untuk dipilih. Dan uu no 28 J telah mengatakan hak tersebut dapat dikurangi apabila telah diatur oleh UU," kata dia.

Pencabutan hak-hak tertentu, ujar Fritz, sejatinya telah termuat dalam pasal 10 KUHP, yang dituangkan mengenai putusan pengadilan. "Dari kacamata hukum tata negara, hak seseorang bisa dikurangi karena pembatasan UU dan putusan pengadilan," kata dia. "Karena itu mengurangi hak maka harus muncul dalam UU."

Simak: Bawaslu Minta Relawan Pilpres Saling Menghormati

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ujar Fritz, mantan narapidana kasus korupsi bisa mencalonkan diri kembali dengan sebelumnya mempublikasikan bahwa sang calon pernah terjerat kasus rasuah. "Bukannya kami tidak mau memiliki calon yang bersih dan memiliki kemampuan, tapi kalau melihat ini berhubungan dengan hak dan kepentingan publik, sehingga perlu dipertimbangkan," kata dia.

Fritz berujar unsur pemidanaan orang yang telah menyelesaikan hukuman akan kembali ke titik nol. Sehingga mantan napi harus diterima masyarakat. Jika mantan narapidana korupsi itu menjadi caleg masyarakat memiliki hak untuk memilihnya atau tidak memilihnya.

Ditemui terpisah Ketua KPU Arief Budiman mangatakan hingga kini larangan eks napi menjadi caleg masih menjadi salah satu pasal dalam rancangan PKPU. "Ada dua pasal yang sedang diperdebatkan banyak pihak, yaitu melampirkan laporan harta kekayaan dan larangan menjadi caleg bagi mantan napi korupsi. Kedua pasal itu masih ada," ujarnya.






Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

3 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

4 hari lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

5 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

19 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

29 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

30 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

35 hari lalu

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Bawaslu akan Bikin MoU dengan TikTok untuk Cegah Hoaks Pemilu 2024

56 hari lalu

Bawaslu akan Bikin MoU dengan TikTok untuk Cegah Hoaks Pemilu 2024

Bawaslu akan menjadi kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memperkuat keamanan digital.


Bawaslu Gelar Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice di Bali

56 hari lalu

Bawaslu Gelar Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice di Bali

Bagja mengatakan Bawaslu akan membagikan praktik pengawasan dan peradilan pemilu di Indonesia kepada seluruh anggota.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

29 September 2022

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.