Said Iqbal Bantah KSPI Minta Jatah Menteri ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Said Iqbal, Presiden KPSI dan FSPMI. Tempo/Jati Mahatmaji

    Said Iqbal, Presiden KPSI dan FSPMI. Tempo/Jati Mahatmaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, menjelaskan tentang kabar yang beredar bahwa pihaknya meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia pun menjelaskan tentang hal ini.

    "Perlu diluruskan tentang berita yang menyatakan KPSI meminta jatah tiga menteri kepada Pak Jokowi, itu tidak benar dan tidak pernah diucapkan," kata dia saat dihubungi, Kamis, 3 Mei 2018. Menurut dia, KSPI belum pernah bertemu dengan Jokowi, maka tidak mungkin bisa menyampaikan permintaan itu.

    Baca: KSPI Ajukan Menteri Tenaga Kerja Jika Prabowo Terpilih Presiden

    Iqbal menjelaskan bahwa KSPI sebelumnya memang ingin bertemu dengan Jokowi. Hal ini sudah disampaikan kepada orang-orang terdekat Jokowi, termasuk mengirimkan surat resmi. "Tapi belum direspons. Kami mengerti bahwa mungkin karena beliau masih presiden jadi sibuk dan tidak ingin membahas tentang pencalonan kecuali dengan tim suksesnya," ujar Iqbal.

    Menurut dia, sejak dua tahun lalu, KSPI telah membincangkan mengenai bakal calon presiden yang akan diusung oleh organisasi buruh ini. KSPI juga memutuskan untuk terlibat di bidang sosial politik selain sosial ekonomi. Tujuannya, agar kebijakan pemerintah berpihak pada buruh. Mereka pun mendatangi atau mengundang beberapa bakal calon presiden itu. Di antaranya Prabowo Subianto, Rizal Ramli, dan Yusril Ihza Mahendra. Mereka juga sudah meminta bertemu dengan Gatot Nurmantyo.

    Ada beberapa syarat untuk bakal calon presiden pilihan KSPI. Pertama adalah mau menandatangani kontrak politik yang berisi 10 tuntutan buruh dan rakyat. Di antaranya tuntutan tentang upah layak, kebutuhan hidup layak, penghapusan outsourcing, menyetop rekrut tenaga kerja asing yang tidak punya ketrampilan, serta menciptakan lapangan kerja untuk warga lokal. Syarat kedua, penandatanganan kontrak politik itu harus disaksikan oleh rakyat dan buruh. "Maka kami pilih momentum 1 Mei dan kami pilih pengumuman itu di Istora Senayan (Jakarta)," kata Iqbal.

    Baca: KSPI Ajukan 10 Tuntutan saat Dukung Prabowo Jadi Capres

    Ketiga adalah KSPI meminta pakta integritas dari bakal calon agar berjanji akan menepati kontrak politik itu. Pada Hari Buruh 1 Mei kemarin, KSPI pun menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Menurut dia, awalnya ada 2 kandidat yang mau menjalankan kontrak politik, yakni Prabowo dan Rizal Ramli. Namun Prabowo dipilih karena dia didukung partai.

    Di luar syarat itu, KSPI menyatakan harapan bahwa menteri perburuhan atau menteri tenaga kerja nantinya sebaiknya berasal dari serikat buruh. Alasannya, agar kebijakan pemerintah lebih memperhatikan buruh. Menurut dia, hal ini wajar dan juga terjadi di negara lain. "Serikat buruh menjalankan sosial politik juga lazim dilakukan buruh di seluruh dunia, termasuk kalau serikat buruhnya mendukung satu calon," ujar Iqbal.

    Said Iqbal mencontohkan salah satu serikat buruh di Jerman mendukung calon dari partai sosial demokrat. Setelah terpilih, maka menteri perburuhannya berasal dari serikat buruh. Begitu pula di Amerika Serikat, Jepang, Australia, Brazil, dan Inggris.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.