KPK dan PPATK Diminta Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim MK

Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Harjono mengumumkan pendaftaran calon hakim konstitusi pengganti Maria Farida di Sekretariat Negara, Jakarta, 2 Mei 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Harjono mengatakan akan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengumpulkan informasi terkait integritas calon hakim MK.

"Jadi sumber-sumber di mana informasi tentang integritas seseorang itu kita gali, yang standard bahwa kita juga akan minta masukan KPK dan PPATK di samping kita juga akan ada tim yang akan mengumpulkan data-data setempat dan membuka pengaduan masyarakat," kata Harjono di Sekretariat Negara, Jakarta pada Rabu, 2 Mei 2018.

Menurut Harjono, pengecekan integritas calon hakim konstitusi tidak mungkin dilakukan hanya di kalangan pansel. Karena itu, ia mengimbau peran serta dari masyarakat dan media massa untuk membantu mengumpulkan informasi terhadap calon yang mendaftar.

Baca: Seleksi Hakim MK Pengganti Maria Farida Segera Dibuka

"Inilah yang bisa kita lakukan karena memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan track record dari seseorang itu. Oleh karena itu bantuan media massa kita harapkan," kata Harjono.

Panitia seleksi membuka pendaftaran calon hakim konstitusi untuk menggantikan Maria Farida yang akan habis masa jabatannya pada 13 Agustus 2018. Anggota Pansel Calon Hakim Konstitusi, Zainal Arifin Mochtar, menjelaskan pendaftaran akan dibuka pada 7 hingga 31 Mei 2018 sebagai tahapan administratif.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 8 Juni 2018 melalui website Kementerian Sekretariat Negara, yaitu www.setneg.go.id. Zaenal berharap nama calon hakim konstitusi pengganti Maria dapat diumumkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2018. "Intinya yang dicari 1 orang karena menggantikan 1 orang," kata Zainal.

Baca: MK Minta Jokowi Segera Cari Hakim MK Pengganti Maria Farida

Ketentuan bagi pendaftar perorangan ialah harus berstatus sebagai warga negara Indonesia, berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana (S1) pendidikan tinggi hukum, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berusia minimal 47 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat pengangkatan pertama pada 13 Agustus 2018.

Persyaratan selanjutnya untuk menjadi hakim MK ialah mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun.






Sidang Pembunuhan Brigadir Yosua, Hakim Endus Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang

1 jam lalu

Sidang Pembunuhan Brigadir Yosua, Hakim Endus Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang

Hakim mengendus adanya praktek pencucian uang oleh Ferdy Sambo dan anak buahnya dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

22 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.