MK Minta Jokowi Segera Cari Hakim MK Pengganti Maria Farida

Maria Farida Indrati. TEMPO/ Yosep Arkian

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengirimkan surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mencari calon hakim MK untuk menggantikan Maria Farida Indrati yang akan habis masa jabatannya Agustus mendatang. Sebab, masa habis jabatan Maria bertepatan dengan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah.

"Perselisihan pilkada tentunya ya mesti ada yang masuk ke MK. Oleh karena itu kami mohon perhatian bapak presiden," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Baca juga: Maria Farida Indrati Raih Anugerah SK Trimurti

Berdasarkan Undang-Undang, kata Arief, MK harus mengirimkan surat kepada lembaga pengusul enam bulan sebelum masa jabatan seorang hakim habis.

Ia berharap pengganti Maria bisa segera didapatkan sebelum masa jabatannya habis. Sehingga MK tidak perlu mengalami kekosongan hakim.

Maria menjadi hakim MK perempuan pertama di Indonesia. Namun Arief menjelaskan pihaknya tidak bisa mendesak atau mendorong agar presiden mencari penggantinya dari perempuan juga.

"Mungkin presiden punya pertimbangan kalau yang digantikan unsur perempuan mungkin mau diisi perempuan lagi. Itu terserah presiden," kata dia.

Ia menjelaskan seseorang yang menjadi hakim MK harus memahami betul ideologi Pancasila dan konstitusi serta kompeten di bidang ketatanegaraan. Menurut dia, MK saat ini adalah lembaga yang seksi lantaran perkara yang masuk pengujian menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara.

"Ada perkara politik ekonomi peternakan perikanan sampai budaya dan agama. Sehingga hakimnya mesti memiliki kemampuan yang luar biasa," kata Arief.

Selain meminta Jokowi segera mencari hakim MK pengganti Maria, Arief datang untuk melaporkan seluruh persiapan penanganan hasil pilkada 2018. Ia berpendapat kesuksesan pilkada 2018 akan menjadi cerminan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. "Karena 171 daerah itu mencerminkan 80 persen suara pemilih Indonesia," ucapnya.






Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

4 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

9 hari lalu

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

57 hari lalu

Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim Mahmakah Konstitusi. Ia menilai pencopotan Aswanto langgar UU MK


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

59 hari lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

5 Oktober 2022

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

5 Oktober 2022

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 Oktober 2022

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 Oktober 2022

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

21 Juni 2022

Begini Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan ini, Anwar Usman menyatakan pendapat berbeda. Dia menyatakan bahwa Ketua MK tidak harus mundur.


Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi era Presiden SBY Meninggal

18 Agustus 2021

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi era Presiden SBY Meninggal

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Muhammad Alim meninggal pada Rabu pagi, 18 Agustus 2021.