PKS Teken Dukungan ke Gerindra Gulirkan Pansus TKA

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswi dari KAMMI melakukan unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan listrik, mencabut PP no 60 tentang penerimaan negara bukan pajak, serta tindakan tegas terhadap tenaga kerja asing ilegal. TEMPO/Prima Mulia

    Mahasiswi dari KAMMI melakukan unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan listrik, mencabut PP no 60 tentang penerimaan negara bukan pajak, serta tindakan tegas terhadap tenaga kerja asing ilegal. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra mulai mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk menggulirkan pembentukan Panitia Khusus untuk tenaga kerja asing atau TKA.

    Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berdalih fraksinya mendukung bergulirnya pansus untuk menginvestigasi kebenaran masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

    "Jangan sampai opini ini terus bergulir tanpa sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, PKS setuju dengan yang diusulkan oleh Fraksi Gerindra," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

    Baca juga: Moeldoko Minta Lembaga Satu Suara Komentari Tenaga Kerja Asing

    Menurut Jazuli, pembentukan pansus memberi kekuatan hukum bagi DPR untuk mengkaji dan menginvestigasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. "Dengan payung hukum pansus ini, kami bisa memanggil berbagai pihak untuk mendalami isu ini bener apa tidak," ujarnya. Ia pun meminta pemerintah tak khawatir dengan bergulirnya pansus ini.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menggulirkan penandatanganan usul pembentukan panitia khusus hak angket Perpres Tenaga Kerja Asing atau TKA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Penandatanganan usul itu dilakukan setelah dia bertemu dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia membutuhkan dukungan setidaknya dua fraksi atau 25 anggota DPR untuk membentuk pansus itu.

    Selain Fadli, usul pansus itu ditandatangani politikus dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i, yang juga anggota Komisi III. Mereka beralasan aturan itu akan mempermudah masuknya pihak asing, sehingga membahayakan politik, bahkan keamanan di dalam negeri.

    Baca juga: Ombudsman: Arus Tenaga Kerja Asing Tiongkok Begitu Deras

    Sementara itu, Fadli Zon berharap adanya dukungan dari partai lain seusai masa reses terhadap pansus ini. Menurut dia, pembentukan pansus tidak bisa dihindari karena mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan dalam negeri. "Ini juga mengambil jatah dari lapangan kerja yang bisa diisi oleh tenaga kerja kita," ujarnya.

    Hingga kini terdapat enam orang yang menyetujui pansus TKA. Selain Fadli, Syafi'i, dan Jazuli, terdapat nama politikus lain yang menyetujui. Mereka adalah Heri Gunawan dan Sutan Adil Hendra, keduanya adalah politikus Gerindra. Wakil DPR Fahri Hamzah juga menandatangani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.