Legislator Roy Suryo Tidak Setuju Rumah Dinas DPR Diganti Uang

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Roy Suryo. TEMPO/Seto Wardhana

    Roy Suryo. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi I, Roy Suryo, tidak setuju dengan wacana mengganti rumah dinas DPR dengan uang kompensasi atau tunjangan. “Pemerintah sudah merenovasi kompleks rumah dinas itu pada 2009 dengan baik,” kata Roy melalui pesan teks, Kamis, 26 April 2018.

    Roy mengatakan seharusnya Sekretariat Jenderal DPR menertibkan penggunaan rumah-rumah dinas yang tidak sesuai dengan fungsinya. Roy mengatakan ada rumah-rumah dinas yang ditempati pihak-pihak yang tidak berhak.

    Baca: DPR Usulkan Fasilitas Rumah Dinas Diganti Uang

    “Silakan diinvestigasi,” ucapnya yang tinggal di Kompleks Perumahan DPR, Pos Pengumben, Jakarta Selatan. Menurut Roy, saat ini, ada sekitar 500 rumah di Kalibata, Jakarta Selatan, dan 60 rumah di Ulujami, Pos Pengumben, Jakarta Selatan. 

    Kemarin, DPR mewacanakan mengganti fasilitas rumah dinas dengan uang kompensasi atau tunjangan. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan wacana itu telah dibicarakan dengan pimpinan fraksi serta komisi.

    Baca: DPR Usul Dana BPJS Ketenagakerjaan untuk Bangun Rumah Murah ...

    Menurut Bambang, wacana ini digulirkan melihat biaya perawatan rumah dinas yang semakin tinggi. Ditambah banyak rumah dinas anggota DPR yang tidak dihuni. "Menurut hemat kami, jauh lebih efisien rumah dinas tidak diberikan."

    Bambang belum mengetahui berapa banyak rumah dinas yang tidak digunakan anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. "Tapi, dari pembicaraan dengan pimpinan komisi, memang jarang digunakan. Selain jauh, memang macet dan tidak layak. Sebab, masing-masing anggota DPR punya keluarga besar."

    ALFAN HILMI | IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.