Pakar: Data Facebook yang Dicuri Berpotensi Dijadikan Bahan Hoax

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Penyebaran Hoax di Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Ilustrasi Penyebaran Hoax di Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto, menjelaskan, data personal di media sosial Facebook yang dicuri bisa digunakan untuk menyebarkan hoax atau kabar bohong menjelang pemilihan presiden 2019. Para pencuri itu akan memprofilkan data Facebook Indonesia. “Lalu membuat isu hoax berdasarkan itu,” kata Henri saat ditemui di Hotel 88, Jakarta Selatan, Selasa, 24 April 2018.

    Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menerima 1.400 laporan mengenai hoax selama 2017. Sedangkan sepanjang 2018 hingga April ini, laporan tentang hoax sudah mendekati 1.000.

    Baca: Jangan Lembek terhadap Facebook

    Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan masyarakat perlu waspada ketika mencari informasi melalui Internet. “Sebanyak 60 persen informasi di media sosial adalah hoax,” kata Setyo, Selasa.

    Sebelumnya, pengelola Facebook Indonesia dipanggil ketika Cambridge Analytica dikabarkan menggunakan informasi pengguna Facebook untuk pemilihan Presiden Amerika pada 2017. Dari jumlah 87 juta data pribadi yang disalahgunakan, terdapat 1,3 persen atau sekitar 1.096.666 pengguna Facebook Indonesia.

    Baca: DPR Anggap Facebook Gagal Lindungi Data...

    Data Facebook Indonesia digunakan ketiga terbanyak setelah Filipina sebesar 1.175.870 pengguna (1,4 persen). Sedangkan data yang paling banyak digunakan adalah pengguna Amerika Serikat, yakni 70.632.350 akun atau 81,6 persen dari jumlah total akun Facebook.

    Menurut Setyo, hoax dibuat oleh orang pintar tapi jahat. “Tapi yang lebih parah lagi, hoax disebarkan oleh orang baik tapi bodoh.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.