TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Dewan Pembin Partai Gerindra sekaligus Ketua Tim Pemilihan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto atau cawapres Prabowo, Sandiaga Uno, berpendapat selama ini telah terjadi kesalahan pradigma mengenai kombinasi calon presiden dan calon wakil presiden.
Menurut dia banyak yang terjebak pada logika elite yang memaksakan agar pasangan yang diusung merupakan perpaduan militer-sipil atau Jawa-luar Jawa. “Ini yang harusnya kami dengar dari masyarakat,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 12 April 2018.
Baca: Muhaimin Iskandar Belum Mau Jadi Cawapres Prabowo
Mengenai siapa cawapres Prabowo, Sandiaga yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilpres Partai Gerindra mengatakan masih menunggu tiga bulan lagi. Ia mengaku menanti saran dari masyarakat sebagai faktor penentu pasangan Prabowo. “Apakah pasangan militer-militer kekmiliter-sipilatau ekonomi-militer, kami harus dengar masukan dari rakyat," ujarnya.
Sebelumnya Gerindra resmi mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan hal itu dilakukan setelah kader mendengar pidato Prabowo pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra.
Simak: Djoko Santoso Sebut Cawapres Prabowo Idealnya dari Sipil
"Dalam pidato penerimaan mandat sebagai calon presiden, Prabowo Subianto menegaskan menerima mandat tersebut dan akan segera bergerak membangun koalisi," kata Muzani dalam keterangan tertulis di Padepokan Garudayaksa, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 April 2018.
Setelah pidato pembukaan sekaligus penerimaan mandat, kata Muzani, Prabowo memerintahkan semua kader turun untuk pemenangan dalam pemilu. Sebanyak 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra, 529 Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan 2.785 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari Gerindra hadir dalam rapat koordinasi itu.
