TEMPO.CO, Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat (BURT DPR) mengajukan anggaran Rp 7,72 triliun untuk anggaran DPR pada 2019. Usul anggaran ini naik dari anggaran DPR pada 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.
"Kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2019 sesuai usulan dari seluruh alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR serta Badan Keahlian DPR," kata Ketua BURT Anthon Sihombing dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 April 2018. Semua anggota DPR dalam rapat paripurna menyetujui usul tersebut.
Baca: Anggaran Perencanaan Gedung Baru DPR Rp 601 Miliar
Dari pengajuan anggaran itu, politikus Golkar tersebut merinci Rp 4,86 triliun akan digunakan untuk satuan kerja Dewan, Rp 926,7 miliar untuk program pelaksanaan fungsi DPR, dan Rp 3,93 triliun untuk penguatan kelembagaan.
Selain itu, Anthon merinci anggaran yang diusulkan untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal Rp 2,85 triliun. Ada juga Rp 2,78 miliar yang digunakan untuk program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis serta Rp 68,3 miliar untuk program dukungan keahlian fungsi Dewan.
Baca: Koalisi Masyarakat : Anggaran DPR Naik Tiap Tahun, Kinerja Minim
Anthon menilai kenaikan usul anggaran DPR untuk 2019 adalah hal wajar. Sebab, kata dia, kenaikan tersebut untuk penambahan dana pembangunan gedung baru DPR. "Kenaikan itu saya rasa wajar untuk penambahan gedung dana standby tahap dua," ujarnya.
Selain itu, alokasi anggaran tersebut, menurut Anthon, untuk mengantisipasi penambahan akomodasi penambahan 15 anggota baru DPR dan penambahan anggaran untuk setiap alat kelengkapan Dewan. "Tapi yang paling banyak itu pembangunan gedung," ucapnya.
Kenaikan anggaran, kata Anthon, juga untuk mengakomodasi rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Ia enggan merinci besaran kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. "Ada, tapi yang saya tahu anggota DPRD DKI jauh lebih banyak daripada DPR RI," tuturnya.
