Gerindra Bahas Kemungkinan Usung Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pilpres 2019, Elektabilitas Gatot Nurmantyo dalam Survei Populi Center

    Pilpres 2019, Elektabilitas Gatot Nurmantyo dalam Survei Populi Center

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan partainya membuka peluang mengusung Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. “Semua bisa punya kemungkinan, hingga sebelum Agustus atau mendekati batas pendaftaran,” kata dia, Ahad, 8 April 2018.

    Menurut Desmond, kemungkinan Gerindra mengusung Gatot juga sudah dibahas secara internal. Namun, dia tidak menyebutkan besaran peluang partainya akan mengusung Gatot sebagai calon presiden. “Semua ada kemungkinan ya, ada pembicaraan soal itu,” kata dia.

    Baca:
    Pertemuan Gatot Nurmantyo dan Prabowo...
    Gerindra Batal Usung Prabowo Jadi Capres...

    Sebelumnya, Gatot telah bertemu dengan Prabowo membahas kemungkinan pendaftaran diri sebagai calon presiden dari Gerindra. Sinyal pencalonan Gatot sebagai capres dari Gerindra menguat setelah Gerindra tidak kunjung mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden.

    Awalnya Gerindra menyatakan akan mendeklarasikan Prabowo pada 11 April 2018. Namun, Prabowo sendiri mengoreksi karena belum ada “tiket”. “Deklarasi itu kalau udah ada ‘tiket’, ini kan belum ada ‘tiket’,” kata Prabowo. Ia juga belum tentu maju dalam pilpres 2019. “Situasi masih berkembang.”

    Baca juga:
    Gerindra Gelar Rakernas Persiapan Advokasi...
    Relawan Gencarkan Sosialisasi Gatot...

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya keraguan Prabowo maju dalam pilpres 2019. Dia mengatakan Prabowo hanya sedang memantapkan dulu koalisi partai yang berpengaruh pada calon wakil presiden yang bakal diusung. “Bukan hanya kami yang menjajaki, partai lain juga ada yang melakukan penjajakan.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.