TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra menggelar rapat kerja nasional bidang hukum dan advokasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan rapat ini untuk mengantisipasi masalah hukum pada tahun politik.
"Perhelatan politik dan demokrasi selalu saja memiliki implikasi persoalan hukum baik yang menyangkut antar partai maupun antar caleg," kata Muzani sesaat sebelum pembukaan rakernas di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis 5 April 2018.
Baca:
Prabowo Akui Sering Bertemu Gatot Nurmantyo
Soal Deklarasi Capres, Prabowo: Nanti, Kita ...
Rapat kerja ini dibuka Muzani dan Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Advokasi Sufmi Dasco Ahmad. Hampir seluruh pengurus di tingkat daerah hadir dalam rapat. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir memberikan orasi. Rapat kerja berlangsung tertutup.
Rakernas ini bagian dari rangkaian acara sebelum rapat koordinasi nasional pada 11 April 2018. Rapat itu digadang-gadang menjadi ajang deklarasi dukungan Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. "Hari ini untuk menentukan langkah-langkah persoalan hukum yang kemungkinan akan terjadi."
Baca juga:
Kata Fadli Zon Soal Kegamangan Prabowo Maju Capres
HUT Gerindra, Prabowo Dielu-elukan sebagai ...
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat ini juga akan meresmikan Sentra Penanganan Advokasi Terpadu atau Sentra Pandu Gerindra. Sentra Pandu akan mengawal persoalan hukum dalam pemilu legislatif dan presiden. "Dari mulai tingkatan paling bawah sampai dengan di pusat."
Sejumlah advokat tergabung dalam sentra terpadu ini. "Mereka akan mendeklarasikan kesiapan pengawalan Prabowo Presiden 2019," kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini. Gerindra mentargetkan memenangkan pemilihan legislatif dan Pilpres 2019.
