Soal Kasus Data Pengguna Bocor, Komisi I DPR Memanggil Facebook

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jumlah data facebook yang bocor. (newsroom.fb.com)

    Jumlah data facebook yang bocor. (newsroom.fb.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan akan memanggil Facebook Indonesia mengenai kebocoran data pengguna. "Rabu, 11 April, Facebook Indonesia kami panggil ke Komisi I," katanya saat dihubungi, Jumat, 6 April 2018.

    Menurut Kharis, Facebook harus menjelaskan mengapa data pengguna Indonesia bisa sampai bocor. Pertemuan dengan Facebook, kata dia, bakal diagendakan pada pukul 14.00 secara terbuka.

    Baca: AMSI Dukung Rencana Kominfo Selidiki Kebocoran Data Facebook

    Muasal bocornya data Facebook ini diungkap Christopher Wylie, mantan Kepala Riset Cambridge Analytica, kepada koran Inggris, The Guardian, Maret 2018. Menggunakan aplikasi survei kepribadian yang dikembangkan Global Science Research (GSR) milik peneliti Universitas Cambridge, Aleksandr Kogan, data pribadi puluhan juta pengguna Facebook berhasil dikumpulkan dengan kedok riset akademis.

    Data itulah yang secara ilegal dijual pada Cambridge Analytica dan digunakan untuk mendesain iklan politik yang mampu mempengaruhi emosi pemilih. Konsultan politik ini bahkan menyebarkan isu, kabar palsu, dan hoax untuk mempengaruhi pilihan politik warga.

    Simak: Rudiantara Minta Facebook Tutup Aplikasi Pihak Ketiga

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta Kepolisian Republik Indonesia menyelidiki potensi pelanggaran keamanan data pribadi oleh Facebook.

    Permintaan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara itu diajukan menyusul penjelasan Facebook mengenai kemungkinan bocornya data 1 juta pengguna Facebook asal Indonesia dalam skandal yang melibatkan lembaga konsultan politik Cambridge Analytica. Di seluruh dunia, diperkirakan tak kurang dari 87 juta data pengguna Facebook juga bocor.

    Dari kasus itu, Kharis akan mempertanyakan Facebook mengenai pembayaran pajaknya. "Mereka kan dapat iklan dari masyarakat Indonesia, segala macam, tapi saya tidak tahu pajaknya gimana," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.