PAN Minta Kritik Amien Rais Tak Dipolitisasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua MPR RI Amien Rais ketika memberi sambutan dalam Kongres Alumni 212 di Wisma PHI, Jakarta Timur pada Kamis, 30 November 2017. Tempo/Zara Amelia

    Mantan Ketua MPR RI Amien Rais ketika memberi sambutan dalam Kongres Alumni 212 di Wisma PHI, Jakarta Timur pada Kamis, 30 November 2017. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menilai ada upaya menggeser substansi kritik Amien Rais yang berkaitan dengan penguasaan lahan.

    "Jangan cuma ditarik pada urusan politis atau dipolitisasi atau bahkan menjadi urusan teknis," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.

    Baca: Polemik Amien Rais dan Luhut, PAN Beberkan Sumber Data

    Dalam sebuah pidatonya, Amien sempat menyampaikan kritik terkait dengan penguasaan lahan di Indonesia. Ia menyebut pemerintah mengibul dengan program bagi-bagi sertifikat lahan yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebab, pendiri PAN ini mengatakan 74 persen lahan di Indonesia dimiliki kelompok tertentu.

    Sehari setelah Amien menyampaikan pidato itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan ancaman bahwa ia akan membuka dosa senior yang mengkritik pemerintah secara serampangan. Ancaman itu pun diduga ditujukan kepada Amien.

    Baca: Tanggapi Amien Rais, Jokowi: Enggak Ada Pengibulan, Ini Beneran

    Hanafi menyatakan kritik ayahnya tersebut tidak harus dianggap sebagai ancaman. Sebab, menurut dia, masih banyak konflik agraria yang membenturkan masyarakat dengan perusahaan tertentu. "Oleh karenanya, ketimpangan lahan betul-betul harus dieksekusi, harus dicarikan solusinya," ujarnya.

    Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan pernyataan Amien berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang rasio gini lahan di Indonesia. Menurut dia, data tersebut juga pernah dipaparkan dalam hasil riset oligarki ekonomi, yang diselenggarakan Megawati Institute pada 27 Desember 2017.

    Berdasarkan hasil penelitian, rasio gini lahan atau ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia pada 1973 sebesar 0,55. Pada 1983 sebesar 0,5 dan pada 1993 pada 0,64. Pada 2003, rasio gini tertinggi 0,72 dan turun pada 2013 dengan rasio 0,68. "Data ini terlihat ketimpangan lahan tertinggi terjadi pada 2003. Rasio gini semakin tinggi artinya semakin timpang," ucap Drajad.

    Baca: Bela Amien Rais, PAN Yogya Soroti Skenario Sinterklas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.