Polri Butuh 10 Ribu Polisi Berkualitas, Begini Proses Seleksinya

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asisten Sumber Daya Manusia Kepala Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto saat wawancara dengan TEMPO di kantornya, Mabes Polri. TEMPO/Maria Fransisca

    Asisten Sumber Daya Manusia Kepala Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto saat wawancara dengan TEMPO di kantornya, Mabes Polri. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Surabaya - Kepolisian RI atau Polri berencana merekrut sekitar 10 ribu personel berkualitas pada 2018. Untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) bermutu ini, panitia rekrutmen berkomitmen prosesnya bakal bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

    "Tahun ini kami membuka pendaftaran calon anggota polisi, yang dimulai pada Maret mendatang," ujar Asisten SDM Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto kepada wartawan di Surabaya, Kamis malam, 8 Februari 2018.

    Simak video Arief Sulistyanto Bicara Kondisi SDM Polri

    Menurut Arief, jumlah personel yang dibutuhkan mencapai 10 ribu orang tersebut diambilkan dari peserta seluruh Indonesia. "Kami membuka pendaftaran untuk bintara sebanyak 8.400 orang, tamtama 300 orang, dan taruna akademi polisi 250 orang. Seluruhnya mencapai 10 ribu orang," kata Arief.

    Pendaftaran calon anggota polisi tersebut dibuka di tiap kepolisian resor atau Polres dan kepolisian daerah atau Polda. Proses rekrutmen bersih dan bebas KKN, kata Arief, ditandai dengan komitmen panitia yang disampaikan di Tugu Pahlawan Surabaya pada Kamis malam itu.

    Bertempat di lapangan Tugu Pahlawan Surabaya, para Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian RI, menandatangani ikrar untuk berkomitmen menyelenggarakan penerimaan angota Polri bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Acara ini berlangsung pada Kamis malam, 8 Februari 2018. Foto: dok.Polri

    Arief mengumpulkan seluruh Kepala Biro SDM Polri dari berbagai provinsi se Indonesia. Mereka ini jumlahnya ratusan dan akan menjadi panitia seleksi anggota polisi angkatan 2018. Selain berikrar penerimaan anggota polri yang bebas dari KKN, juga dijalankan dengan transparan dan tanpa pengutan apapun.

    "Kami mengambil semangat dari para pahlawan untuk bisa menginspirasi Kepala Biro SDM dan seluruh pengelola SDM. Momen ini kami ambil supaya bisa meresap di hati sanubari seluruh Kepala Biro SDM dan pengelola SDM," ujar Arief.

    Arief memastikan bakal ada sanksi tegas bagi pengelola SDM yang menyimpang dalam proses seleksi, yaitu mulai sanksi disiplin sampai pidana. "Ini menjadi peringatan bagi seluruh pengelola SDM kepolisian agar jangan bermain-main dalam menjalankan proses rekrutmen. Karena target kami adalah benar-benar merekrut pemuda-pemuda yang berminat menjadi polisi dan berkualitas baik."

    Pejabat dan para Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polri seluruh Indonesia mengucapkan ikrar di Tugu Pahlawan, Surabaya, Kamis malam, 8 Februari 2018. Mereka berikrar menyelenggarakan penerimaan angota Polri bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Foto: dok.Polri

    Para pemuda yang berminat mendaftar, kata Arief, segera mempersiapkan diri baik fisik, mental dan intelektual. Dia berjanji tidak ada lagi cara penerimaan calon anggota Polri dengan menyogok, bayar, minta tolong, katabelece, maupun sponsorship.

    "Jangan percaya pada siapapun yang mendatangani calon atau orang tua calon yang menjanjikan bisa membantu. Itu penipuan. Kalau ada seperti itu, tangkap ramai-ramai, bawa ke kantor polisi terdekat dan akan saya tindak lanjuti dengan proses hukum yang benar," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.